ADAKSI Audiensi dengan Menkeu Purbaya: Tegaskan Utang Tukin Dosen, Kacau-Balau Keuangan PTN, dan Stagnansi Tunjangan Fungsional 18 Tahun

Pertemuan Pengurus ADAKSI dengan Menteri Keuangan RI, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Cakti Kemenkeu, pada Jumat (21/11/2025). (Foto/Ist)

Jakarta — Aliansi Dosen Akademkk dan  Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) bertemu Menteri Keuangan RI, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Cakti Kemenkeu, pada Jumat (21/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini membahas tiga persoalan utama yang dinilai krusial bagi dunia pendidikan tinggi: pembayaran utang Tunjangan Kinerja (Tukin) 2020–2024, kekacauan tata kelola keuangan PTN, serta mandeknya tunjangan fungsional dosen selama hampir dua dekade.

ADAKSI menegaskan bahwa Tukin dosen ASN sejak 2020 merupakan hak yang dijamin Perpres No. 136/2018 dan Permendikbud No. 49/2020, namun belum pernah dibayarkan selama lima tahun. Kondisi ini, menurut ADAKSI, telah berubah menjadi government liability yang harus segera dituntaskan negara.

Selain itu, ADAKSI memaparkan kerusakan struktural tata kelola keuangan PTN Satker, BLU, dan BH yang menghasilkan kesenjangan remunerasi ekstrem antar-PTN maupun antarfakultas. Beban mengajar dosen di PTN BLU/BH disebut mencapai 60 SKS per semester akibat kampus mengejar pendapatan, sehingga menurunkan kualitas pengajaran, menghambat riset, dan berdampak pada kesehatan dosen. Model BLU/BH yang ekspansif juga dinilai menekan keberlangsungan banyak PTS yang kehilangan mahasiswa.

Isu ketiga adalah stagnansi tunjangan fungsional dosen yang tidak pernah naik sejak 2007. ADAKSI menilai hal ini sebagai bentuk ketertinggalan kebijakan yang kontras dengan profesi strategis lainnya.

Menkeu Purbaya merespons dengan menyatakan kesiapan negara membayarkan rapelan Tukin 2020–2024, namun menunggu pengajuan resmi dari Kemendiktisaintek sebagai instansi pembina. 

Menkeu juga meminta data lengkap take home pay dosen seluruh PTN untuk memetakan kesenjangan remunerasi, sekaligus menghitung kebutuhan anggaran jika negara mengambil alih standar penghasilan dosen secara nasional.

Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap klasterisasi PTN Satker–BLU–BH yang dinilai menimbulkan distorsi sistemik dan ketidakadilan. Menkeu juga menyoroti mandatory spending 20% pendidikan yang perlu diaudit agar tidak menyimpang ke pos anggaran lain. Tunjangan fungsional yang stagnan hampir 20 tahun turut menjadi perhatian untuk dievaluasi dalam penataan ulang penghasilan ASN.

Menkeu menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah benteng terakhir daya saing bangsa, sehingga negara harus hadir menjamin keterjangkauan pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dosen.

ADAKSI mengapresiasi keterbukaan Menkeu dan menyebut audiensi ini sebagai momentum penting reformasi sistem keuangan pendidikan tinggi. ADAKSI berkomitmen mengawal tindak lanjut, terutama percepatan pengajuan pembayaran Tukin dan perbaikan tata kelola keuangan PTN agar lebih adil, sehat, dan sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. [Hamdani]