Kastrad HIMAPAN USK Dorong Kebijakan Pascabencana Lebih Responsif, Serahkan Policy Brief kepada Pemerintah Aceh

Kegiatan diskusi publik sekaligus penyerahan policy brief kepada Pemerintah Aceh. (Foto/Ist)

Banda Aceh – Mahasiswa tidak hanya dituntut menjadi pengamat dan pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga harus mampu menawarkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Semangat inilah yang ditunjukkan Bidang Kajian Strategis dan Advokasi (KASTRAD) Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPAN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Syiah Kuala (USK), melalui penyelenggaraan diskusi publik sekaligus penyerahan policy brief kepada Pemerintah Aceh.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) lalu tersebut menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, serta masyarakat sipil untuk membahas berbagai persoalan kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan pascabencana di Aceh.

Ketua Panitia, Sardiman Dani, kepada media ini Senin, (9/11/2026) mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menghadirkan ruang intelektual bagi mahasiswa agar semakin peka terhadap persoalan masyarakat. Melalui forum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran kritis dan melahirkan gagasan yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Ketua Divisi Kajian Strategis dan Advokasi HIMAPAN, Gebri Rahmatillah, menjelaskan bahwa diskusi publik tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Panorama Diskusi Akar Rumput yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Dari kegiatan tersebut, mahasiswa menghimpun berbagai perspektif dan gagasan kritis mengenai kebijakan pascabencana. Hasil diskusi kemudian dirumuskan dalam bentuk policy brief sebagai rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh.

Ketua HIMAPAN FISIP USK, Salman Alfarisy, turut menekankan pentingnya organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan intelektualitas dan kepedulian terhadap persoalan publik. Menurutnya, mahasiswa perlu terus didorong untuk berpikir kritis dan mengambil peran dalam mengawal berbagai isu pemerintahan.

Pandangan serupa disampaikan Muhammad Kamal dari DEMA Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dan diskusi lintas kampus untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan sosial dan kebijakan publik.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan USK, Wais Alqarni, S.IP., M.A., mengingatkan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori melalui perkuliahan. Pengetahuan akademik harus mampu dihubungkan dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, kegiatan diskusi dan kajian menjadi sarana penting untuk membangun kemampuan analisis mahasiswa sekaligus menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan, Ustadz Enzus Tinianus, S.H., M.H. Ia mengapresiasi inisiatif mahasiswa dalam menyelenggarakan forum diskusi publik dan berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sebagai ruang peningkatan kapasitas intelektual, wawasan, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Hadirkan Empat Narasumber Lintas Bidang

Diskusi publik yang dipandu moderator Arif Abdillah, S.IP., menghadirkan empat narasumber dari latar belakang keahlian dan kelembagaan berbeda.

Narasumber pertama, Perencana Ahli Utama Bappeda, Dr. H. T. Ahmad Dadek, S.H., M.H., menyampaikan perspektif mengenai perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Ir. Mohammad Iqbal Bharata, S.T., M.T., memberikan pandangan mengenai tata ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah.

Perspektif masyarakat sipil disampaikan Manager Advokasi dan Mitigasi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), J. Hanim Bangun, khususnya berkaitan dengan advokasi dan mitigasi dalam isu lingkungan hidup.

Sementara itu, narasumber keempat, Alfi Rahman, S.I.Kom., M.Si., MHC., Ph.D., akademisi USK sekaligus Dosen Senior FISIP, Direktur Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya (PRISB), serta peneliti pada Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) USK, memberikan perspektif akademis mengenai kebijakan pascabencana.

Dengan latar belakang keilmuan di bidang kebencanaan, komunikasi risiko, dan ketangguhan masyarakat, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis pengetahuan, pengalaman masyarakat, serta penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi dan memulihkan diri dari bencana.

Diskusi berlangsung selama 90 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta pandangan kritis terhadap berbagai isu yang dibahas.

Keempat narasumber tersebut menghadirkan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari perencanaan pembangunan, tata ruang dan infrastruktur, advokasi lingkungan, hingga kajian akademis mengenai kebencanaan dan ketangguhan masyarakat.

Policy Brief Jadi Kontribusi Nyata Mahasiswa

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan policy brief kepada Pemerintah Aceh yang diterima oleh kedua narasumber dari Pemerintah Aceh, yang diserahkan oleh Bidang Kajian Strategis dan Advokasi HIMAPAN FISIP USK.

Penyerahan dokumen rekomendasi kebijakan ini menjadi bentuk konkret kontribusi mahasiswa dalam mengawal persoalan publik. KASTRAD HIMAPAN berharap hasil kajian dan gagasan yang dihimpun melalui berbagai forum diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pascabencana yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Melalui langkah tersebut, HIMAPAN ingin menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Peran mahasiswa tidak hanya sebatas mengamati atau mengkritisi kebijakan, tetapi juga menghadirkan alternatif pemikiran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan kajian terhadap persoalan nyata di tengah masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan budaya intelektual dan tradisi kritis di lingkungan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil sehingga gagasan yang lahir dari lingkungan kampus dapat berkontribusi dalam mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat Aceh. [Hamdani]