Penyelenggaraakan Pelatihan Tata Kelola Berbasis Digital yang diikuti 83 tenaga kependidikan, Kamis (22/10/2026), di Aula Lantai III Gedung Utama kampus setempat. (Foto/Ist)
Lhokseumawe – Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), PNL menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Berbasis Digital yang diikuti 83 tenaga kependidikan, Kamis (22/10/2026), di Aula Lantai III Gedung Utama kampus setempat.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Sistem Informasi PNL, Dr (C). Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom., dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar peralihan dari sistem manual menuju teknologi elektronik, melainkan perubahan mendasar dalam membangun tata kelola institusi yang lebih transparan, terintegrasi, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memastikan setiap aktivitas administrasi berjalan secara sistematis dan terukur. Dengan dukungan teknologi informasi, proses kerja tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga memiliki mekanisme pengendalian dan ketertelusuran yang lebih baik.
"Semakin digital sistem yang kita bangun, semakin transparan, terarah, dan terintegrasi pula tata kelola institusi. Teknologi harus mampu memberikan kemudahan dalam bekerja, mempercepat pelayanan, sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi," ujar Arhami.
Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola digital juga menjadi bagian penting dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Karena itu, pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan integritas aparatur, disiplin administrasi, dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.
"Transformasi digital merupakan bagian dari komitmen kita membangun Zona Integritas. Harapannya, seluruh unit kerja terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan sehingga PNL mampu memenuhi indikator reformasi birokrasi dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PANRB," jelasnya.
Lebih lanjut, Arhami menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja. Menurutnya, inovasi harus lahir dari kebutuhan nyata organisasi dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai hambatan administratif.
"Kami berharap pelatihan ini melahirkan gagasan konstruktif, pola pikir inovatif, dan semangat perubahan dari seluruh peserta. Digitalisasi harus menjadi budaya kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab pengelola sistem informasi," tambahnya.
Sebagai bentuk implementasi, PNL sebelumnya telah menghadirkan aplikasi SIKAT untuk memfasilitasi pengajuan cuti pegawai secara digital. Inovasi tersebut menjadi salah satu langkah penyederhanaan birokrasi melalui layanan administrasi yang lebih praktis, tertib, dan mudah diakses.
Sementara itu, Ketua Panitia, Ali Imran, S.E., M.Si., Ak., CA., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kependidikan dalam memahami serta menerapkan prinsip tata kelola berbasis digital di lingkungan PNL.
Menurutnya, penguatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan administrasi yang cepat, akurat, transparan, dan berbasis teknologi.
Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Sumatera Utara (USU), Joko Susilo, S.Kom., M.Kom., sebagai narasumber. Kehadiran praktisi pengelolaan sumber daya manusia perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai penguatan sistem administrasi dan tata kelola kelembagaan berbasis digital.
Melalui kegiatan ini, PNL menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem tata kelola perguruan tinggi vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada mutu layanan, serta mendukung terwujudnya institusi yang unggul dan berdaya saing global. [Hamdani]

