Laporan: Hamdani
Di sejumlah sudut Aceh, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Listrik padam, sinyal telepon terputus, dan suara air bah masih membekas di ingatan warga yang selamat. Banjir dan longsor akhir November 2025 tak hanya merobohkan rumah dan jembatan, tetapi juga memutus harapan ribuan keluarga yang kini terisolasi.
Di tengah keheningan itu, Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh menyampaikan jeritan nurani melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto.
Para akademisi Aceh ini mendesak negara untuk segera mempercepat akses dan koordinasi bantuan kemanusiaan internasional, sebelum krisis ini menelan korban lebih banyak.
Lebih dari seribu nyawa dilaporkan melayang di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, sementara ratusan jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah rusak parah. Banyak daerah kini terkurung lumpur dan puing, sulit dijangkau bantuan.
Kondisi diperparah oleh pemadaman listrik berkepanjangan dan lumpuhnya jaringan telekomunikasi. Situasi ini menghambat evakuasi, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi para korban bencana.
Melihat kenyataan tersebut, Dewan Profesor USK menilai krisis telah melampaui kemampuan penanganan biasa. Mereka mendorong pemerintah pusat membuka jalur bantuan internasional secara cepat, membentuk pusat koordinasi logistik kemanusiaan di Aceh, serta menyederhanakan prosedur bagi lembaga kemanusiaan dunia yang siap membantu.
Bahkan para profesor tersebut merekomendasikan kepada presiden, untuk menetapkan tragedi Aceh itu sebagai status Bencana Nasional.
Surat terbuka itu adalah suara yang lahir dari kepedihan, bukan sekadar dokumen akademik. Ia membawa pesan sederhana namun mendesak: setiap jam keterlambatan adalah penderitaan yang bertambah, setiap akses yang tertutup adalah nyawa yang dipertaruhkan.
Di Aceh yang masih gelap, harapan kini bergantung pada seberapa cepat negara hadir, bukan dengan janji, tetapi dengan tindakan. []
