Malang — Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) diberikan secara merata kepada seluruh dosen ASN, tanpa membedakan jenis klaster PTN. Usulan ini disampaikan dalam Rakernas I ADAKSI di Malang, yang dihadiri oleh 181 dosen dari DPP, 19 DPW, dan 36 DPC se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP ADAKSI, Dr. Fatimah, S.Si., M.P., menegaskan bahwa ketimpangan dalam distribusi tukin telah berdampak serius pada pengelolaan keuangan dan mutu pendidikan tinggi.
“Selama ini, hanya dosen di PTN Satker dan BLU tertentu yang mendapatkan tunjangan kinerja. Sementara itu, dosen di PTN-BH maupun unit lainnya tidak memperoleh perlakuan yang setara,” jelasnya.
Ketua Umum DPP ADAKSI ini juga menilai bahwa kebijakan tukin yang tidak merata telah mendorong kampus untuk menutup biaya operasional dengan cara yang kontraproduktif, seperti menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara signifikan atau meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa secara berlebihan.
“Kondisi ini berisiko menurunkan mutu pembelajaran dan semakin menjauhkan cita-cita pendidikan tinggi yang terjangkau,” tambah Fatimah.
Fatimah menyebut ketimpangan tukin memicu kampus menaikkan UKT atau menerima mahasiswa berlebih, yang justru menurunkan mutu Pendidikan karena pendapatan kampus mengandalkan UKT.
“Pemerataan tukin akan menekan biaya UKT, menjaga kualitas pembelajaran, dan meningkatkan motivasi dosen,” tegasnya.
Disebutkan ADAKSI akan menyampaikan hasil Rakernas ke Kemdiktisaintek, Kemenpan-RB, dan BKN sebagai langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.
Hal lain yang mengemuka dalam Rakernas ADAKSI 1 adalah terkait rapelan tukin 2020-2025 dan juga terkait karir dosen ke depan.
Dalam agenda Rakernas ADAKSI 1 tersebut, juga ikut dilantik Pengurus DPP ADAKSI dan 19 DPW ADAKSI seluruh Indonesia. [Hamdani]
