Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., memimpin rapat lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada Kamis, (15/05/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Aceh dalam mendukung program nasional ketahanan pangan berbasis koperasi desa.
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi guna mempercepat pembentukan koperasi secara menyeluruh dan terstruktur. Ia menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar membangun kekuatan pangan nasional yang dimulai dari desa.
“Pembentukan koperasi ini bukan sekadar membentuk lembaga ekonomi. Ini bagian dari strategi besar membangun kekuatan pangan nasional dari tingkat desa, dan Aceh harus menjadi bagian aktif dalam gerakan ini,” ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan bahwa koperasi akan menjadi pusat produksi, distribusi, dan penyerapan komoditas lokal. Seluruh koperasi akan saling terhubung secara digital, memungkinkan koordinasi dan integrasi hingga ke tingkat nasional. “Setiap desa akan memiliki cold storage. Sistem akan terintegrasi. Jika terjadi banjir barang, Bulog bisa langsung menyerap. Ini sistem ketahanan pangan yang disiapkan dari bawah,” katanya.
Fadhlullah menargetkan pembentukan koperasi dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh SKPA terkait untuk melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan gampong, termasuk melalui Zoom meeting.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, menyampaikan bahwa target pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 6.500 unit yang tersebar di seluruh gampong di Aceh. Koperasi ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi masyarakat desa, mengurangi pengangguran, serta mendukung kemandirian pangan.
“Koperasi ini akan menjadi wadah bagi desa untuk mandiri secara ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan kemandirian pangan,” kata Azhari.
Ia menjelaskan, pembentukan koperasi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi eksisting, dan revitalisasi koperasi tidak aktif. Koperasi juga akan memiliki unit usaha seperti simpan pinjam, logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan cold storage.
Azhari menambahkan, batas akhir pembentukan koperasi ditetapkan pada 30 Juni 2025 dan peluncuran resminya akan dilakukan pada 12 Juli 2025. Diharapkan, seluruh koperasi sudah beroperasi secara penuh pada Oktober 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar, menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai tahap awal legalitas koperasi.
“Musdesus harus dilaksanakan secepat mungkin. Batas waktunya hingga 31 Mei. Setelah itu, segera ditindaklanjuti ke notaris untuk proses legalitas,” ujarnya.
Iskandar juga meminta keterlibatan aktif tokoh masyarakat, tuha peut, dan warga dalam Musdesus agar pendirian koperasi memiliki dasar hukum yang sah. DPMG Aceh juga sedang menyusun format pemantauan untuk memastikan semua tahapan berjalan efektif dan serentak di seluruh daerah.
“Koordinasi harus kuat, agar semua tahapan dari Musdesus hingga pencatatan notaris berjalan efektif dan serentak,” tegasnya. [Sayed M. Husen]
![[Sudut Pandang] Dua Anak Muda Hebat Calon Ketua KNPI Bireuen di Mata Saya](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_1Bwdv4hkKp_f2ChqhIOdhA9oziU6XCjMRwnCAXbZ4j8PH1JgzVZyg6q7sqq5aw1gIDwRZqH-iM9jAjzMqgdGZsxtVHWUTUPZvV8x4yRlesreqjqUj87hS-m6XpXrTJ42LEEWM7JV8UThgqbV6qYsGRx0Novi8mNuChT6vE4PNu-skRZqJDsun0vyLiMC=w120-h120-p-k-no-nu)
