Aceh Singkil - Awalidsyah Purba meradang karena anaknya tidak naik kelas, yakni dari kelas VIII ke Kelas VIIII. Hal tersebut diketahui pada saat pembagian raport akhir semester, di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kota Baharu, Aceh Singkil. Hal ini diungkapkan pada juangnnews.com Selasa, (20/09/2022).
Menurut Awalid, sistem tidak naik kelas siswa yang dilakukan kepala sekolah SMPN 2 Kota Baharu tersebut sepihak tanpa memperdulikan, pendapat dewan guru, mungkin saja pengawas sekolah, komite sekolah dan orang tua wali murid.
"Sebab sedikit banyak kita berkomunikasi dengan dewan guru atas kejadian yang dialami anak saya dengan tidak naik kelas, kalaulah dibandingkan dengan nilai - nilai yang diperoleh oleh teman-temannya, anak saya masih bisa naik kelas," jelas wali murid ini, yang juga merupakan Kepala Desa Sumber Mukti ini.
Menurutnya yang lebih ironisnya sistem entri data, ia menduga ada permainan sistem Data Dapodik, yang seharusnya, anaknya sudah naik kelas 9, lalu dimainkan, supaya diturunkan kelas 8, sesuai dengan penelusuran dan informasi - informasi yang ia peroleh.
"Lebih aneh lagi, ketika menghadapi Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) anak saya yang tinggal kelas, tidak ada nama yang dituliskan, dalam lembaran AKM, melainkan nama orang lain," ucap Awalidsyah.
Sambung Awalidsyah, persoalan tidak naik kelas, ada keterangan 19 hari tanpa masuk sekolah, sesuai ditulis dalam rapor akhir semester dan ini juga tidak ada pemberitahuan, kepada sirinya selaku orangtua murid.
"Seharusnya, jika terjadi seperti ini, terkait kenakalan anak saya, diberitahu dong, ini dibiarkan, seakan - akan membiarkan kelakuan anak saya, lalu ketika kenaikan kelas dijatuhkan sanksi terberat, ini yang hati saya tidak terima," tuturnya.
Ia mengatakan ketika dirinya mempertanyakan kepada kepala sekolah, tidak ada pemberitahuan, dijawab kesalahan akan diperbaiki ke depan, tanpa memikirkan efek tidak naik kelas anak dan pikiran orangtua.
"Jadi, ini yang saya tanpa habis pikir, sikap kepala sekolah SMPN 2 Kota Baharu, tanpa memberikan solusi atau jalan keluar, terhadap anak saya," tuturnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Slamat Widodo, S.Pd yang merupakan operator sekolah mengatakan, permasalahkan ini langsung ditanyakan kepada kepala sekolah dan wali kelas, "karena mereka yang lebih paham dan saya hanya diperintah bagian mengentri data," jelasnya secara singkat.
Terkait dengan persoalan tersebut, Sodikun, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Baharu menjelaskan, keputusan tentang kenaikan kelas sudah melalui hasil musyawarah rapat dewan guru. baik guru pembimbing, dewan guru bidang studi dan lainnya, berdasarkan rapat yang dimusyawarahkan.
"Intinya, kita sebagai kepala sekolah, hanya memandu acara musyawarah rapat dan keputusan ini kita sepakati bersama, artinya saya bukan membuat keputusan secara sendiri," jelasnya.
Lanjutnya karena peraturan sekolah sudah dijelaskan sebelum masuk dan sudah disosialisasikan kepada setiap siswa siswi dan wali murid, tentu dari dasar tersebut dijalankan.
"Terkait data, itu biasa, karena kemarin kita mengutamakan siswa baru masuk dan siswa keluar atau tamat sekolah, jadi terkait entri data kita tetap sinkronkan karena kita juga ada kelemahan sinyal dan jaringan di daerah kita," ujarnya.
"Tentu, penilaian Sekolah SMPN 2 Kota Baharu kita tetap, pertama kehadiran siswa siswi, kedua nilai siswa siswi dan ketiga sikap anak," ujarnya.
Menurutnya, dengan keputusan sekolah melalui musyawarah rapat, terkait tinggal kelas itu, sudah menjadi keputusan dan dirinya selaku kepala sekolah siap dengan segala konsekwensi.
"Saya selaku kepala sekolah, siap menerima konsekuensi walaupun sanksi harus tidak menjadi kepala sekolah demi tegaknya peraturan yang disepakati bersama di SMPN 2 Kota Baharu, Aceh Singkil," tutup Sodikun. [Khairi]
.png)
.png)