Laporan Hamdani dari Bireuen
Pagi itu, Sabtu, 24 Januari 2026, matahari bersinar ramah di atas halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 26 Bireuen. Sejumlah murid tampak riang berlarian dan bermain di halaman sekolah yang terletak di Jalan Cot Iju–Alue Udeung KM 2, Desa Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Dari luar, madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kemenag Kabupaten Bireuen itu terlihat berjalan seperti biasa, tenang, tertib, dan jauh dari hiruk-pikuk persoalan.
Namun, di balik ketenangan itu, ada riak yang perlahan mengemuka ke ruang publik. Riak tersebut berkaitan dengan kepemimpinan Kepala MIN 26 Bireuen, Safwati, S.Pd. Sejumlah wali murid dan guru, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan keberatan dan dugaan serius yang kini menjadi perhatian media ini.
Ucapan Kasar yang Membekas
Tudingan pertama datang dari beberapa wali murid. Mereka mengaku resah dengan sikap kepala madrasah yang dinilai kerap melontarkan ucapan kasar kepada murid. Seorang wali murid, yang enggan disebutkan namanya karena khawatir anaknya akan mendapat dampak di sekolah, menyebut beberapa ucapan yang menurutnya tak pantas keluar dari mulut seorang pendidik.
“Jangan seperti Yahudi!”, “Bodoh!”, hingga “Jangan seperti orang gila,” adalah sebagian kalimat yang diklaim pernah terdengar. Ucapan-ucapan tersebut, menurut sumber ini, bernuansa intimidatif dan mengarah pada agitasi serta ancaman psikologis terhadap anak-anak.
“Ucapan-ucapan tak pantas itu terjadi pada awal Oktober 2025 lalu,” ujar wali murid tersebut dengan nada hati-hati.
Bagi para orang tua, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Ketika kata-kata yang melukai justru datang dari figur otoritas, luka itu tak selalu terlihat, tetapi bisa membekas lama.
Dugaan Ketertutupan Keuangan
Tak hanya soal sikap, persoalan lain mencuat dari internal madrasah. Sejumlah guru menyampaikan kepada media ini Jumat, 23 Januari 2026 kemarin, bahwa selama Safwati menjabat sebagai kepala MIN 26 Bireuen, pengelolaan keuangan dinilai tidak transparan.
“Tidak transparan, bahkan sering antara faktur yang ditandatangani tidak sesuai dengan uang yang diterima. Misalnya dalam pembelian barang dan kebutuhan sekolah,” ungkap seorang guru yang juga meminta namanya tidak dipublikasikan. Guru tersebut bahkan menyebut bahwa kepala madrasah pernah menerima surat dari Ombudsman.
Sebagai catatan, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima laporan masyarakat, serta memeriksa dugaan maladministrasi, termasuk penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kehadiran Ombudsman dalam sebuah kasus kerap menjadi indikator adanya persoalan yang dianggap serius oleh publik.
Bantahan dan Pembelaan Kepala Madrasah
Dikonfirmasi media ini pada Sabtu, 24 Januari 2026 sekitar pukul 13.45 WIB, Safwati membantah keras seluruh tudingan tersebut. Dengan nada emosional dan berulang kali beristighfar, ia menegaskan bahwa ucapan-ucapan kasar itu tidak pernah keluar dari mulutnya.
“Ucapan itu tak ada saya keluarkan. Tidak ada itu, Astagfirullah hal ‘azim. Tidak mungkin itu kata-kata seorang kepala sekolah, jangankan kepala sekolah, seorang preman pun tak mungkin mengeluarkan ucapan seperti itu,” ujarnya.
Safwati menduga laporan wali murid tersebut mengada-ada dan berpotensi mencemarkan nama baiknya. Ia menyebut kemungkinan adanya salah tafsir atau potongan kalimat yang disalahartikan.
“Saya masih sadar, saya membuat pengakuan ini dalam keadaan sadar dan baru selesai salat. Seingat saya, tidak ada ucapan itu keluar dari mulut saya,” katanya.
Terkait tudingan ketidaktransparanan keuangan, Safwati juga membantah. Ia bahkan mempertanyakan identitas guru yang menyampaikan laporan tersebut.
“Guru yang melapor itu siapa? Saya tak mau begitu, itu pencemaran nama baik. Saya akan melaporkan ke atasan saya juga,” katanya tegas.
Menurutnya, selama ini justru uang pribadinya banyak terpakai untuk kebutuhan madrasah. Ia menambahkan bahwa dalam setiap rapat, dirinya selalu membuka ruang bagi guru untuk bertanya.
Sikap Kemenag: Dianggap Selesai
Media ini kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, Dr. H. Zulkifli, S.Ag., M.Pd, melalui sambungan telepon dan aplikasi perpesanan. Terkait tudingan ucapan tidak pantas kepada murid, Zulkifli menyatakan secara tersirat bahwa masalah itu telah selesai.
“Saya sudah jumpai guru-guru, tidak ada guru dan wali yang mempermasalahkan. Kalau sekarang muncul lagi, berarti ada yang membesarkan masalah. Kepala madrasah juga sudah minta maaf kalau ada kesilapan,” ujar Zulkifli.
Adapun soal dugaan penyelewengan dana, Zulkifli menjawab secara normatif. Ia menegaskan bahwa di madrasah hanya ada dana BOS dan pengelolaannya harus transparan.
“Harus ada papan informasi keuangan, supaya siapapun yang datang tahu berapa anggaran dan untuk apa anggaran tersebut,” katanya, seraya menambahkan bahwa informasi ini akan menjadi bahan evaluasi.
Antara Klarifikasi dan Tanda Tanya
Kasus di MIN 26 Bireuen ini menyisakan ruang abu-abu. Di satu sisi, ada bantahan keras dari kepala madrasah dan pernyataan Kemenag bahwa persoalan telah selesai. Di sisi lain, masih ada suara wali murid dan guru yang memilih berbicara di balik anonimitas, dengan alasan rasa takut dan kekhawatiran.
Kasus di MIN 26 Bireuen ini menyisakan ruang abu-abu. Di satu sisi, ada bantahan keras dari kepala madrasah dan pernyataan Kemenag bahwa persoalan telah selesai. Di sisi lain, masih ada suara wali murid dan guru yang memilih berbicara di balik anonimitas, dengan alasan rasa takut dan kekhawatiran.[]
