Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Dr. Iswadi, M.Pd., yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara agar lebih efisien, profesional, dan berdaya saing global.
Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi kurang lebih 200 perusahaan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta mendorong peningkatan profitabilitas BUMN yang selama ini dinilai belum optimal. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada pimpinan Danantara Indonesia sebagai holding pengelola BUMN agar menjalankan perusahaan negara dengan prinsip bisnis modern dan standar internasional.
Dr. Iswadi menilai selama ini banyak BUMN berdiri tanpa landasan bisnis yang kuat, mengalami tumpang tindih fungsi, serta tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.
“Rasionalisasi ini bukan semata-mata soal pengurangan jumlah, tetapi menyangkut kualitas, efektivitas, dan hasil nyata bagi negara,” ujarnya.
Menurut Iswadi, jumlah BUMN yang terlalu banyak justru kerap menjadi beban fiskal, terutama perusahaan yang terus merugi dan bergantung pada penyertaan modal negara. Kondisi tersebut perlu dihentikan agar keuangan negara dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis yang benar-benar produktif.
Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara. Presiden Prabowo secara tegas menyoroti rendahnya rasio profitabilitas BUMN, termasuk rendahnya Return on Asset (RoA) dibandingkan perusahaan swasta maupun BUMN di negara lain. Dengan struktur yang lebih ramping, pengelolaan diharapkan menjadi lebih fokus dan akuntabel.
Selain itu, rasionalisasi juga diarahkan untuk mengoptimalkan keuntungan negara. BUMN tidak lagi semata berfungsi sebagai alat kebijakan politik atau sosial, melainkan sebagai entitas bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“BUMN harus mampu bersaing, bukan terus dilindungi. Jika ingin menjadi pemain global, maka standar pengelolaannya juga harus global,” tegas Iswadi.
Langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah meliputi merger, konsolidasi, atau pembubaran BUMN yang tidak produktif. Melalui pengurangan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN yang lebih kuat secara finansial dan memiliki skala ekonomi yang memadai.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah membuka peluang perekrutan talenta terbaik, termasuk profesional asing atau ekspatriat, untuk menduduki posisi strategis. Langkah ini dinilai penting untuk membawa praktik terbaik internasional dan mempercepat transformasi manajemen.
Dr. Iswadi menegaskan keterbukaan terhadap profesional asing bukan ancaman bagi kedaulatan negara.
“Selama kepemilikan dan arah strategis tetap di tangan negara, kehadiran profesional asing justru bisa menjadi katalis peningkatan kinerja,” katanya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga akan melakukan reformasi regulasi guna memungkinkan profesional non-Indonesia memimpin BUMN secara legal dan transparan. Reformasi ini diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih modern, terbuka, dan berbasis kompetensi.
Lebih jauh, Presiden Prabowo juga mendorong para pemimpin politik dan birokrat memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi dan bisnis. Menurut Iswadi, pendekatan kebijakan berbasis data dan logika bisnis merupakan langkah maju dalam reformasi tata kelola negara.
“Jika kebijakan ekonomi disusun secara rasional dan berbasis data, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Dengan dukungan akademisi dan berbagai pihak, rasionalisasi BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo diharapkan menjadi momentum penting dalam transformasi ekonomi nasional menuju sistem yang lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. [Fauzi]
