Bireuen — Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen kini bukan lagi seperti yang dulu. Hamparan pasir menutup rumah, halaman, dan jalan desa. Jejak kehidupan yang pernah ada seolah terkubur bersama material banjir bandang yang menerjang pada 26 November lalu. Di desa ini, tak ada lagi sudut yang luput dari luka, 100 persen wilayahnya lumpuh total.
Di tengah puing dan pasir yang mengeras, Kepala Desa (Keuchik) Pantee Lhong, Murizal, menyuarakan kegelisahan warganya secara langsung kepada perwakilan Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, serta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) saat meninjau lokasi bencana di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Kamis, 18 Desember 2025.
Dengan nada tegas namun sarat harap, Murizal meminta pemerintah pusat tidak menunda lagi langkah pemulihan. Baginya, Pantee Lhong tak hanya butuh empati, tetapi tindakan nyata.
Dorong Padat Karya Tunai
Salah satu permintaan paling mendesak yang disampaikan Murizal adalah penerapan Program Padat Karya Tunai (PKT). Program ini dinilai menjadi jalan cepat untuk membersihkan desa dari timbunan pasir sekaligus menghidupkan kembali denyut ekonomi warga yang mati pasca-bencana.
“Kami memohon penanganan cepat. Dengan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan padat karya, kita tidak hanya membersihkan material pasir, tetapi juga membantu memulihkan ekonomi warga yang hancur total akibat bencana ini,” ujar Murizal di hadapan rombongan.
Menurutnya, warga Pantee Lhong tidak ingin hanya menunggu bantuan. Mereka ingin bekerja, membersihkan desanya sendiri, dan perlahan bangkit dari keterpurukan.
Kebutuhan Mendesak Pengungsi
Masalah lain yang tak kalah genting adalah kondisi para pengungsi. Murizal mengungkapkan, dalam sepekan ke depan warga yang selama ini mengungsi di beberapa titik akan mulai dipulangkan ke desa. Namun, kepulangan itu dibayangi kenyataan pahit: rumah rusak, lingkungan belum layak huni, dan kebutuhan dasar masih bergantung penuh pada bantuan.
“Begitu mereka kembali, persoalan logistik akan sangat krusial,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pengadaan empat titik dapur umum untuk melayani warga yang kembali ke desa, serta penyediaan shelter atau tenda sementara. Tanpa itu, kepulangan pengungsi justru berpotensi menambah penderitaan baru.
Rumah Warga Jadi Aliran Sungai
Di balik tumpukan pasir dan rumah-rumah rusak, ada persoalan yang jauh lebih serius: perubahan wajah alam itu sendiri. Murizal menyampaikan bahwa pasca-banjir bandang, topografi Pantee Lhong berubah drastis.
“Bukan cuma soal perbaikan rumah. Saat ini ada puluhan rumah yang harus direlokasi karena tanah pekarangan yang dulunya hunian, sekarang sudah berubah menjadi bentangan sungai baru,” tegasnya.
Pernyataan itu menggambarkan betapa banjir bukan sekadar bencana sesaat, melainkan telah mengubah ruang hidup warga secara permanen. Relokasi puluhan kepala keluarga pun menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar.
Menunggu Titik Terang
Kunjungan DPR RI dan KemenPKP ke Pantee Lhong diharapkan menjadi awal dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Warga menaruh harapan besar agar pemulihan infrastruktur dan sosial-ekonomi bisa berjalan lebih cepat, setidaknya sebelum Bulan Ramadhan 2026 tiba.
Bagi masyarakat Pantee Lhong, waktu bukan sekadar hitungan hari. Setiap penundaan berarti memperpanjang penderitaan, memperlebar jarak antara harapan dan kenyataan. Kini, mereka hanya menunggu satu hal: kepastian bahwa negara benar-benar hadir untuk mengembalikan desa yang nyaris hilang dari peta kehidupan. []
