Banda Aceh -- Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, (27/02/2023). Laporan tersebut diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Masmudi.
Bustami menyebutkan, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2022 merupakan yang tercepat sejak tahun awal penyerahan LKPA, walaupun peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengamanatkan batas akhir penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Hal itu, kata Bustami, tidak terlepas dari upaya dan komitmen semua pihak, mulai dari sub unit organisasi terkecil sampai dengan top manajemen organisasi Pemerintah Aceh, yang telah terlibat dalam menyiapkan data dan laporan, sehingga dapat terkompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dalam waktu yang cepat sebelum limit akhir penyerahan.
Pemerintah Aceh kata Bustami bersyukur, melandainya Covid-19 membuat capaian Realisasi Pendapatan tahun 2022 juga ikut naik. Pada tahun 2022 capaian pendapatan sebesar Rp13,83 triliun atau 103,16% dan capaian Realisasi Belanja sebesar Rp15,77 triliun atau 94,10% dari yang ditetapkan.
Pemerintah Aceh, kata Bustami, berkomitmen agar pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka memberi pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015, menjadi pemicu semangat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Aceh transparan dan akuntabel agar terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik dan terus dapat mempertahankan kembali opini WTP.
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah direview oleh Inspektorat Aceh.
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Aceh, Masmudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah menyerahkan laporan keuangan secara cepat walaupun peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan batas akhir penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Harapan kami laporan keuangan ini dibarengi dengan kualitas laporan yang juga ikut meningkat. Tentu ini nanti akan kita lihat selama proses pemeriksaan. Jadi memang setelah diterima akan menjadi kewajiban BPK segera melaksanakan pemeriksaan,” tandas Masmudi. [Sayed M. Husen]
