Aceh Singkil - Upaya sudah dilakukan, agar pembangunan sekolah di Aceh Singkil yang membutuhkan dapat terealisasi, sesuai dengan yang diharapkan, hal ini diungkapkan Mahidin yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) Program Dinas Pendidikan Aceh Singkil kepada juangnews.com, Jumat (8/7/2022) kemarin, di ruang kerjanya.
"Sebenarnya terkait pembangunan sekolah tersebut, melalui sistem berdasarkan data Dipodik yang diisi oleh sekolah - sekolah yang menjadi acuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat," kata Mahidin.
"Sehingga dengan dasar pelaporan sekolah tersebut, dapat dilihat dan dientri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, untuk dikeluarkan izin Akreditasi sekolah," tambahnya.
Lanjut Mahidin, terkadang ada sedikit kelalaian oleh sekolah dalam sistem pelaporan, andai sudah selesai dan terima akreditasi, seharusnya kembali untuk merubah laporan, sehingga kebutuhan - kebutuhan pembangunan sekolah dapat di usulkan kembali.
"Mungkin akibat kelalaian ini, menjadi pembelajaran kepada kita di sekolah untuk dapat diperbaiki ke depan dan Dinas Pendidikan tetap optimis berupaya kepada sekolah yang membutuhkan sesuai dengan standar operasional," ucap Mahidin.
Tambah Mahidin, kemungkinan sebab sistim tersebut tidak terbaca oleh Kementerian Pendidikan Pusat sehingga tahun ini ada beberapa sekolah belum dapat Anggaran Bersumber DAK Pusat sendiri.
"Untuk pembangunan pagar SDN UPTD SPF Lapahan Buaya yang membutuhkan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat, itu tidak di perbolehkan di dalam juknis," terangnya.
Menurut Mahidin, tentunya Dinas Pendidikan tetap berusaha dan berupaya untuk pembangunan pagar sekolah tersebut, melaui dana Otsus atau APBK, karena tahun ini SDN UPTD SPF Lapahan Buaya mendapat pembangunan toilet atau jamban di sekolah.
"Untuk petunjuk teknis Sumber Dana Alokasi Khusus ( DAK) Kementerian Pusat itu dapat didanai seperti, pembangunan UKS, rumah dinas guru, Pembangunan RKB, toilet atau jamban, ruang tata usaha, laboratorium, ruang guru dan rehabilitasi sekolah," tuturnya.
Menurut Mahidin, dari seluruh kegiatan - kegiatan paket pekerjaan sekolah, baik sumber APBK, Otsus dan DAK Pusat itu sistem lelang atau di pihak ketiga.
"Untuk sekolah - sekolah yang belum mendapat pembangunan tahun ini, agar bersabar dan jangan berkecil hati, mudah - mudahan tahun depan bisa diupayakan, akan tetapi usulan pelaporan sedini mungkin dilengkapi," pungkasnya. [Khairi]
