Iklan

terkini

Gugatan Tukin Dosen 2020–2024 Berlanjut di PTUN Jakarta, Saksi Sebut Anggaran Tersedia

Redaksi
Jumat, November 20, 2026, 19:45 WIB Last Updated 2026-11-20T12:48:19Z
Sejumlah dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI).di halaman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (18/11/2026) lalu. (Foto/ Ist)

Jakarta – Gugatan terkait belum dibayarkannya Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2020–2024 kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (18/11/2026) lalu.

Dalam persidangan perkara Nomor 263/G/TF/2026/PTUN.JKT tersebut, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua saksi dari pihak penggugat, yakni Estu Putri Wilujeng, Dosen Sosiologi Universitas Indonesia, dan Anggun Gunawan, Ketua Umum Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI).

Kedua saksi mengungkapkan berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan para dosen, mulai dari audiensi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), pertemuan dengan DPR RI, hingga komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Estu menjelaskan, dalam audiensi pada 19 September 2024, pihak kementerian menyampaikan bahwa pembayaran Tukin periode 2020–2024 terkendala kondisi fiskal dan keterbatasan anggaran. Menurutnya, saat itu tidak disampaikan adanya persoalan pertentangan regulasi yang menghalangi pembayaran hak tersebut.

Sementara itu, Anggun mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan pada 21 November 2025, disampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran Tukin tersedia, tetapi realisasinya memerlukan pengajuan dari kementerian terkait.

Ia menilai keterangan tersebut menjadi poin penting karena menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan administrasi antarkementerian yang perlu ditelusuri.

Anggun juga menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 telah mengatur pemberian Tukin bagi dosen mulai 1 Januari 2025, tetapi belum menyelesaikan hak dosen untuk periode 2020–2024.

Kuasa hukum para penggugat, Caisa Aamuliadiga, menyatakan bahwa persidangan mengungkap persoalan pembayaran Tukin bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Terdapat pula perbedaan penjelasan pemerintah mengenai status dosen sebagai pegawai kementerian serta ketentuan teknis pembayaran.

Menurut Caisa, gugatan ini bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, melainkan menguji tindakan faktual berupa tidak dilaksanakannya kewajiban administrasi pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi hak dosen ASN.

Para penggugat berharap persidangan dapat mengungkap secara jelas kewajiban administratif pemerintah dalam menyelesaikan pembayaran Tukin periode 2020–2024. Perjuangan tersebut tidak hanya menyangkut hak para penggugat, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan bagi dosen ASN di seluruh Indonesia yang menghadapi persoalan serupa. [Hamdani]
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Gugatan Tukin Dosen 2020–2024 Berlanjut di PTUN Jakarta, Saksi Sebut Anggaran Tersedia

Terkini

Topik Populer

Iklan