Bireuen - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen M. Zubair, SH., MH mengatakan, bahwa tidak benar ada keuntungan pribadinya dengan membuat opini di media massa, yang diduga dirinya sebagai kepala dinas bisa mengamprah dari anggaran yang tersedia pada dinas yang dia pimpin lebih kurang 8 tahun itu.
"Itu tidak benar, saya berani bersumpah Demi Allah opini-opini yang saya kirim tidak untuk keuntungan pribadi saya, misalnya bisa saya amprah dari anggaran," kata Zubair, yang menghubungi media ini Rabu, 15 April 2026.
Tapi pengakuan Zubair tersebut juga masih ambigu, karena berdasarkan data yang diterima media ini, ada satu jenis kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bireuen yang bernama: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,dan Aspirasi Publik senilai Rp 35.000.000.
Nah, nilai nominal dari kegiatan inilah yang akhirnya diduga akan dimanfaatkan oleh sang kadis, sehingga akhir-akhir ini sangat bersemangat mengirimkan opini di serata media massa. Walau saat menghubungi media ini pada Rabu, 15 April 2026 Zubair bersikukuh itu tidak benar.
"Itu tidak benar, tak ada keuntungan finansial dari menulis opini itu. Saya hanya suka menulis, dan juga tak benar dalam menulis saya sepenuhnya gunakan AI, karena ada saya olah juga," aku Zubair.
Sementara ditanya terkait kebijakan dengan Diskominsa yang menjalin kerja sama dengan media komparatif.id yang notabene adalah milik Muhajir Juli yang merupakan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kabupaten Bireuen, Zubair mengelak bertanggung jawab.
"Itu bukan kemauan kami, ini benar-benar di luar kendali kami," katanya tanpa menjelaskan lebih spesifik kenapa memilih media komparatif.id untuk diajak kerja sama dengan dinas yang dia pimpin, dengan total anggaran yang diterima media yang beralamat di Banda Aceh itu adalah Rp. 40 juta.
Seperti diketahui bahwa total anggaran kerja sama tersebut adalah Rp. 80,5 juta, yang dibagi dengan Media Cetak Serambi Indonesia dan komparatif.id.
Hal inilah yang akhirnya menimbulkan protes keras dari media lokal yang terbit di Bireuen, seperti Kabar Bireuen, karena harusnya Pemkab Bireuen peka terhadap persoalan ini. Hal ini seperti yang diungkapkan Pimpinan Redaksi Kabar Bireuen Suryadi.
"Selama ini kami banyak membantu kegiatan Pemkab Bireuen dan itu tanpa meminta bayaran, tapi ketika ada kerja sama yang berbayar, justru media lain yang dilibatkan, kami tak diberi peluang. Ini betul-betul mengecewakan," ungkapnya saat menghubungi media ini Rabu, 15 April 2026.
"Wajar saya kecewa, karena sebelumnya saya sudah menjalin komunikasi yang intens dengan pihak dinas, bahwa jika ada kerja sama berbayar supaya bisa dilibatkan, karena tak ada alasan tak melibatkan media kami, apalagi kami sudah terdaftar di Dewan Pers," ujar mantan ketua PWI Bireuen dua periode ini.
Kemudian jika alasan Diskominsa tak ada pengajuan proposal, itu sama sekali tak berdasar. Karena tanpa adanya informasi tersedianya anggaran, tak mungkin pihaknya mengajukan proposal penawaran.
"Harusnya kami diberitahu dari awal kalau memang berniat baik, apalagi sudah terjalin komunikasi yang baik selama ini. Jadi jangan cari-cari alasan," tegas mantan wartawan Modus Aceh yang pernah meraih beberapa penghargaan nasional ini. [Hamdani]
Catatan redaksi:
Berita yang termuat ada sedikit perubahan narasi dari narasumber, terkait pemilihan diksi alasan memilih komparatif.id oleh Kadis. Hal ini disampaikan lagi oleh yang bersangkutan kepada media ini.
![[Opini] Pajak dan Kepercayaan Publik: Saat Rakyat Membayar, Negara Harus Membuktikan](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-YfgD9eFv1cIekRpCzbXTOzeCp--WOzJU7fmhhrAumSGSf7jada4YWwI9z2PWfbSvB0sNeSqZiUI9zAhtfP7ycq3d3_5xrzVVSJvk-uwPLxjf-nu8mly_eL6HroHctjVRp6TVBQNn0tqKEWO2wnM-AvwcCycL3cnF_MrC5PTOhcsb_mJ03B4h99N_Wcg1=w120-h120-p-k-no-nu)