Oleh: M. Zubair, S.H., M.H*)
Sayangnya, di tengah kerja-kerja kemanusiaan yang menuntut fokus dan kecepatan, muncul riak-riak yang justru berpotensi mengganggu. Kritik yang tidak proporsional, narasi yang memperkeruh suasana, bahkan upaya mempolitisasi bencana, mulai mengambil ruang di ruang publik.
Bencana selalu menghadirkan dua wajah dalam kehidupan masyarakat. Ia datang sebagai duka, merenggut rumah, memutus mata pencaharian, bahkan merobek rasa aman yang selama ini dianggap pasti. Namun di saat yang sama, bencana juga menjadi cermin: sejauh mana kepemimpinan bekerja, sekuat apa solidaritas sosial bertahan, dan seberapa matang kesadaran kolektif kita sebagai sebuah masyarakat.
Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bireuen dan Aceh secara umum, beberapa waktu lalu adalah contoh nyata dari ujian tersebut. Dalam situasi genting, kehadiran negara diuji bukan dalam retorika, tetapi dalam tindakan nyata. Pemerintah daerah bergerak cepat, bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat, melakukan evakuasi, membuka akses yang terputus, hingga memastikan bantuan logistik tersalurkan. Respons cepat ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, negara tidak boleh absen.
Namun, penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Tantangan yang lebih kompleks justru muncul pada tahap pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang tidak sedikit. Dalam konteks ini, langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi bagian penting untuk mempercepat proses pemulihan.
Sayangnya, di tengah kerja-kerja kemanusiaan yang menuntut fokus dan kecepatan, muncul riak-riak yang justru berpotensi mengganggu. Kritik yang tidak proporsional, narasi yang memperkeruh suasana, bahkan upaya mempolitisasi bencana, mulai mengambil ruang di ruang publik. Fenomena ini patut disayangkan. Sebab, dalam situasi krisis, yang dibutuhkan bukanlah kegaduhan, melainkan kebersamaan.
Perlu ditegaskan, kritik dalam demokrasi adalah hal yang sah dan bahkan penting. Kritik yang konstruktif dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif, mendorong pemerintah bekerja lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Namun kritik yang kehilangan basis data, apalagi dibungkus kepentingan tertentu, justru berisiko merusak kepercayaan publik. Lebih dari itu, ia dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang mendesak.
Bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat empati, bukan ajang memperbesar perbedaan. Ketika masyarakat sedang berada dalam kondisi rentan, semangat gotong royong harus menjadi energi utama. Dalam konteks ini, masyarakat Aceh sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat kuat. Sejarah panjang menghadapi berbagai bencana telah membentuk karakter kolektif yang tangguh dan peduli.
Kita melihat bagaimana relawan turun langsung membantu korban, organisasi sosial bergerak menggalang bantuan, dan masyarakat bahu-membahu membersihkan sisa-sisa bencana. Ini adalah wajah asli masyarakat yang tidak boleh tertutupi oleh narasi-narasi yang memecah belah.
Solidaritas seperti inilah yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan oleh kepentingan jangka pendek.
Di sisi lain, pemerintah daerah memang memikul tanggung jawab yang lebih besar. Mereka tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga tepat. Salah satu isu krusial dalam penanganan pascabencana adalah penyediaan hunian bagi korban. Proses ini tidak sederhana. Ia membutuhkan tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang harus dilakukan secara akuntabel.
Dalam banyak kasus, pembangunan hunian tetap memerlukan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, solusi seperti hunian sementara menjadi langkah awal yang realistis. Di sinilah pentingnya kesabaran publik. Penanganan bencana bukan pekerjaan instan. Ia adalah proses yang membutuhkan waktu, ketelitian, dan konsistensi.
Dalam situasi seperti ini, menjaga suasana kondusif menjadi kunci. Ruang publik seharusnya diisi dengan diskursus yang mendorong solusi, bukan memperuncing masalah. Narasi yang menumbuhkan kepercayaan jauh lebih dibutuhkan daripada opini yang menebar kecurigaan.
Peran media massa juga tidak kalah penting. Media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga aktor yang membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat memahami situasi secara jernih. Sebaliknya, framing yang tidak proporsional justru berpotensi memperkeruh keadaan.
Media idealnya menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan yang konstruktif, media dapat memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Di tengah derasnya arus informasi, tanggung jawab etis media menjadi semakin krusial.
Lebih jauh lagi, penanganan bencana sejatinya bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal kemanusiaan. Para korban tidak membutuhkan perdebatan panjang. Mereka membutuhkan kehadiran, empati, dan solusi nyata. Mereka membutuhkan rumah, makanan, dan harapan untuk memulai kembali kehidupan.
Karena itu, menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas segala kepentingan lainnya adalah keharusan moral. Tidak ada ruang bagi politisasi dalam penderitaan. Tidak ada tempat bagi kepentingan sempit di tengah duka kolektif.
Kabupaten Bireuen memiliki peluang besar untuk bangkit. Dengan kepemimpinan yang responsif, dukungan masyarakat yang kuat, serta sinergi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Namun semua itu hanya bisa terwujud jika fokus tetap terjaga.
Bencana bukanlah panggung untuk mencari perhatian atau keuntungan politik. Ia adalah ujian bagi kepemimpinan, bagi solidaritas, dan bagi kemanusiaan kita. Dalam ujian ini, yang menentukan bukan siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang paling nyata bekerja.
Sudah saatnya kita melihat persoalan ini dengan lebih jernih. Dukungan terhadap upaya pemerintah daerah perlu diberikan secara proporsional. Kritik tetap penting, tetapi harus disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan berorientasi solusi.
Di atas segalanya, para korban harus menjadi prioritas utama. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah wajah nyata dari dampak bencana yang tidak boleh kita abaikan. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat memastikan bahwa proses pemulihan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan harapan baru.
Pada akhirnya, bencana adalah pengingat. Bahwa di tengah segala keterbatasan, kekuatan terbesar kita terletak pada solidaritas. Jika kita mampu menjaga kebersamaan dan menjauhkan kepentingan sempit, maka setiap musibah bukan hanya menjadi luka, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemanusiaan.
Sebab harapan selalu ada, selama kita memilih untuk berjalan bersama. []
Editor/Publisher: Hamdani
*) Penulis Kadis Kominfo Bireuen
