Banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 lalu bukan sekadar musibah alam. Ia adalah cermin besar yang memantulkan satu kenyataan pahit: betapa lambannya birokrasi ketika rakyat benar-benar membutuhkan pertolongan. Di saat air menghanyutkan rumah, merenggut harta benda, bahkan nyawa, seharusnya pemerintah hadir sebagai pelindung. Namun yang terjadi di Bireuen justru sebaliknya: rakyat mengungsi berbulan-bulan, sementara pemerintah daerah sibuk menyusun alasan.
Data menunjukkan, lebih dari 817.000 jiwa terpaksa mengungsi. Ratusan orang meninggal, rumah-rumah hanyut, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah pusat melalui BNPB sudah menyiapkan opsi bantuan Hunian Sementara (Huntara). Namun respons Pemerintah Kabupaten Bireuen justru mengundang tanda tanya besar: menolak.
Bukan karena tidak ada korban. Bukan pula karena warga sudah punya tempat tinggal. Justru sebaliknya: ribuan warga masih bertahan di tenda, balai desa, hingga serambi masjid. Di tengah penderitaan itu, pemerintah daerah memilih menahan bantuan. Sebuah keputusan yang layak disebut sebagai ironi kebijakan.
Ketika Prosedur Lebih Penting dari Perut dan Tidur Rakyat
Saya berpendapat tegas: keputusan Pemkab Bireuen untuk tidak segera mengajukan huntara adalah bentuk kegagalan nalar kebijakan, bahkan kegagalan nurani. Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal kemanusiaan.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sampai angkat bicara karena Bireuen benar-benar menolak opsi huntara. Padahal BNPB sudah memberi kelonggaran: data bisa diajukan bertahap, tidak harus sempurna. Artinya pemerintah pusat ingin bergerak cepat. Tetapi Bireuen seperti memegang rem darurat. Mereka berdalih lebih memilih huntap atau hunian tetap.
Pertanyaannya sederhana: sambil menunggu rumah permanen dibangun, apakah rakyat harus terus tidur di tanah basah?
Dalam kondisi darurat, menunggu kesempurnaan adalah bentuk ketidakpekaan. Logika “lebih baik permanen daripada sementara” terdengar bijak, tetapi jika diterapkan pada situasi bencana, itu sama saja seperti menolak memberi oksigen kepada pasien karena menunggu ruang ICU selesai direnovasi.
Di Desa Kubu, Pengungsian Jadi Simbol Kegagalan
Cobalah singgah ke Desa Kubu, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Di sana, puluhan warga masih tidur beralaskan tikar di serambi masjid. Berbulan-bulan setelah banjir, hidup mereka masih berada dalam ketidakpastian. Tidak ada huntara. Tidak ada kepastian kapan bisa pindah.
Bandingkan dengan daerah lain seperti Aceh Tamiang, yang justru sigap mengajukan 13.669 unit huntara. Angka itu menunjukkan satu hal: keberanian pemerintah daerah dalam memprioritaskan rakyat.
Bireuen seolah berjalan di tempat. Rakyatnya berteriak dari balik reruntuhan, tetapi yang terdengar dari kantor-kantor pemerintah hanyalah rapat, dokumen, dan alasan administratif.
Huntap Tidak Salah, Tapi Menolak Huntara adalah Kesalahan Besar
Memilih hunian tetap (huntap) sebenarnya tidak salah. Bahkan itu ideal. Namun menolak huntara atas nama huntap adalah kebijakan yang tidak realistis.
Hingga April 2026, pembangunan huntap di Bireuen baru berjalan sekitar 152 unit melalui kolaborasi BNPB dan swasta. Bandingkan dengan kebutuhan ribuan rumah. Dengan kondisi seperti itu, keputusan menolak huntara berarti satu hal: Pemkab Bireuen secara sadar memperpanjang penderitaan warganya sendiri.
Itu bukan kebijakan visioner. Itu kelambanan yang dibungkus jargon pembangunan.
Anak-anak Sekolah Menjadi Korban yang Paling Tak Terdengar
Dalam setiap bencana, ada kelompok yang sering dilupakan: anak-anak. Mereka kehilangan bukan hanya rumah, tetapi juga rasa aman.
Di SMKN 1 Peusangan, misalnya, siswa kejuruan hanya belajar teori karena fasilitas praktik rusak terendam banjir. Mesin jahit, komputer, dan peralatan sekolah tidak berfungsi. Sekolah belum pulih sepenuhnya.
Namun persoalan yang lebih dalam adalah psikologis anak-anak. Mereka hidup di pengungsian, belajar dalam kondisi sempit, dan setiap hari melihat orang tua mereka cemas.
Huntara bukan sekadar tempat tidur. Huntara adalah pondasi agar anak-anak bisa kembali fokus belajar, agar trauma tidak berkembang menjadi luka sosial jangka panjang. Menunda huntara berarti membiarkan trauma itu membesar dari hari ke hari.
Krisis Kesehatan Mengintai, Tapi Pemerintah Masih Berdebat
Banjir juga menghantam fasilitas kesehatan. Tiga puskesmas di Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kutablang rusak parah. Ambulans ikut terdampak. Memang, Kementerian Kesehatan telah merespons dengan mengirim ambulans baru.
Namun apa gunanya ambulans jika masyarakat terus berpindah-pindah tempat tinggal?
Jika warga tidak memiliki hunian yang stabil, pendataan kesehatan akan kacau. Ibu hamil, balita, lansia, dan penderita penyakit kronis menjadi kelompok paling rentan. Huntara seharusnya menjadi pusat koordinasi layanan kesehatan darurat. Tetapi Pemkab Bireuen seolah buta terhadap kebutuhan dasar ini.
Yang terjadi, pemerintah lebih sibuk dengan rapat dan dokumen, sementara nyawa masyarakat terus berada dalam risiko.
Status Tanah dan Data Jangan Jadi Dalih Mematikan
Ada alasan yang sering beredar di kalangan birokrasi: status tanah belum jelas, verifikasi data belum rampung, ada kekhawatiran penerima dana tunggu hunian tidak boleh mendapat huntara.
Tetapi mari jujur, dalam situasi krisis, aturan harus ditafsirkan secara manusiawi. Pemerintah pusat sendiri sudah memberi relaksasi prosedur. Jadi mengapa Bireuen masih terjebak dalam teknis?
Jika ada warga yang tidak memiliki lahan untuk huntap permanen, maka huntara bisa dibangun di lahan publik atau kawasan relokasi sementara. Bukankah itu lebih masuk akal dibanding membiarkan rakyat hidup tanpa kepastian?
Hukum diciptakan untuk manusia. Bukan manusia yang harus dikorbankan demi aturan.
Gengsi Daerah Tidak Boleh Mengalahkan Hak Hidup Rakyat
Yang paling menyakitkan adalah kesan bahwa keputusan ini bukan soal kemampuan, tetapi soal gengsi. Seolah huntara dianggap memalukan karena “hanya rumah sementara”. Padahal bagi rakyat, hunian sementara adalah hidup dan mati. Tempat berlindung dari hujan. Tempat anak-anak tidur tanpa ketakutan. Tempat ibu memasak tanpa harus menunggu bantuan.
Rakyat tidak butuh seremoni. Mereka tidak butuh pidato panjang. Mereka hanya butuh tempat tinggal yang layak.
BNPB memang mencatat Bireuen sempat mengajukan sekitar 2.267 unit huntara, tetapi jika tidak ada tindakan konkret di lapangan, angka itu hanya menjadi catatan administratif tanpa makna.
Masyarakat pun mulai bertanya-tanya: apakah penolakan huntara ini murni karena alasan teknis, atau ada pertimbangan politik dan ekonomi yang lebih tersembunyi?
Apapun jawabannya, rakyat berhak kecewa.
Bireuen Harus Berani Mengakui Salah dan Bergerak Cepat
Solusi sebenarnya sederhana: ajukan huntara secara massal sambil tetap membangun huntap. Tidak perlu mempertentangkan keduanya. Huntara adalah ruang gawat darurat. Huntap adalah ruang pemulihan jangka panjang.
Tanpa huntara, warga seperti pasien yang dibiarkan tidur di lorong rumah sakit tanpa tempat tidur.
Sudah saatnya Pemkab Bireuen berhenti memperdebatkan hal-hal kecil, dan mulai bertindak besar. Bencana tidak menunggu rapat. Derita rakyat tidak bisa ditunda sampai prosedur selesai.
Masyarakat sipil, pers, dan DPRK Bireuen harus ikut bersuara keras agar kebijakan ini segera dikoreksi. Jangan biarkan nama baik daerah lebih penting daripada nyawa.
Karena pada akhirnya, hidup rakyat adalah hukum tertinggi.
Rakyat Bireuen berhak mendapatkan huntara sekarang, bukan besok, apalagi hanya dalam janji lisan. Waktunya bertindak, bukan berdebat. []
Editor: Hamdani
*) Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Almuslim (Fisip-Umuslim)
