Makassar — Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) akan melaksankan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) pada 7–8 Agustus 2025 di Kota Malang sebagai program Nasional Tahunan sesuai MUNAS Ke-I ADAKSI.
Dalam menyambut Kegiatan RAKERNAS tersebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ADAKSI Sulawesi Selatan menyelenggarakan Temu Ilmiah bertajuk “Penguatan Eksistensi Kelembagaan Menuju Kesejahteraan Dosen” di Ruang Pertemuan Universitas Ciputra Makassar, Sabtu (02/08/2025) kemarin.
Kegiatan ini bagian dari refleksi penting dalam memperkuat arah gerakan perjuangan dosen, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Hadir sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Ir. Ismail Marzuki, M.Si, yang memaparkan strategi kelembagaan dalam mendorong kebijakan publik berbasis keadilan dan pengakuan profesi dosen.
Dalam sesi pemaparan, Prof. Ismail menekankan bahwa kekuatan organisasi profesi dosen tidak hanya terletak pada jumlah anggotanya, tetapi juga pada legitimasi ilmiah dan konsistensi advokasinya.
“Tanpa institusi yang kuat dan pengaruh akademik yang nyata, perjuangan akan lambat mendapat ruang dalam proses kebijakan nasional,” ujarnya.
Ketua DPW ADAKSI Sulsel, Hamris Darwis, turut memberikan sambutan dan apresiasi atas antusiasme para anggota yang hadir.
“Kami sangat menghargai semangat seluruh dosen di Sulawesi Selatan yang terus menunjukkan solidaritas dan komitmen dalam perjuangan bersama untuk kesejahteraan. Ini adalah kekuatan moral dan intelektual kita bersama,” ungkapnya.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Zulkifli Mappasomba dan turut menghadirkan video materi dari Ketua Umum DPP ADAKSI, Dr. Fatimah, M.Si, yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat posisi tawar dosen di hadapan negara.
Acara ini dihadiri oleh dosen ASN dari perwakilan berbagai institusi Provinsi Sulawesi selatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX, antara lain Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (POLIPANGKEP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP).
DPW ADAKSI Sulsel secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap tiga agenda nasional ADAKSI, yaitu Kenaikan Tunjangan Fungsional Dosen yang telah stagnan sejak 2007, "TUKIN for All" yakni pemberian Tunjangan Kinerja yang merata bagi seluruh dosen ASN, dan Pembayaran Rapelan Tunjangan untuk periode 2020–2024 yang belum ditunaikan.
Sebagai bagian dari kontribusi regional, DPW ADAKSI Sulsel juga merekomendasikan agar RAKERNAS fokus pada penyusunan Policy Brief yang kuat dan argumentatif, mencakup Usulan nilai tunjangan fungsional dosen yang proporsional dalam regulasi tingkat perpres dan Evaluasi skema SKP dosen agar mendorong keadilan dalam proses kenaikan pangkat serta pengakuan kinerja akademik.
Dengan semangat gotong royong dan basis gerakan dari kampus, DPW ADAKSI Sulsel memastikan bahwa suara dosen Indonesia akan semakin solid dalam menembus ruang-ruang kebijakan nasional yang selama ini tertutup. [Hamdani]
