Oleh: Halim El Bambi*)
Tulisan ini didedikasikan buat sahabat kami Zainal Abidin, staf rumah tangga Koalisi NGO HAM yang hilang paska gempa dan tsunami Aceh 2004. Semoga arwah mu tenang di alam sana.
Operasi militer Pemerintah Indonesia di Aceh (disebut juga Operasi Terpadu) adalah operasi yang digencarkan Pemerintah Megawati untuk melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimulai sejak 19 Mei 2003 dan berlangsung selama setahun.
Pemicu dari Operasi Militer 2003 ini dikarenakan pihak petinggi GAM menolak ultimatum pemerintah Indonesia agar menerima otonomi khusus dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia pada era Soeharto juga sudah melancarkan operasi besar-besaran untuk menumpas gerakan GAM dibawah komando hasan di Tiro.
Operasi senyap Soeharto telah membuat situasi Aceh sejak 1975 bak air tenang tapi mematikan. Penculikan dimana-mana, orang hilang tak terkira, ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri.
Operasi ini berakibat lumpuhnya sebagian besar militer GAM, dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, maka berakhir pula ketegangan antara GAM versus Indonesia.
Latar belakang pemicu terciptanya Operasi Terpadu era pemerintahan Megawati dipicu setelah salah seorang Panglima Gerakan Aceh Merdeka senior di Cubo yang berpengaruh, Tengku Abdullah Syafi'i, meninggal dalam sebuah penyergapan yang dilakukan aparat keamanan di wilayah Cubo, Aceh Pidie, pagi Pukul 09:00 WIB, pada 22 Januari 2002.
Dari kejadian ini pula, pada tanggal 28 April 2003, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum untuk mengakhiri perlawanan dan menerima saja otonomi khusus bagi Aceh dalam waktu 2 minggu.
Pemimpin GAM yang berbasis di Swedia menolak ultimatum tersebut, tetapi Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mendesak kedua pihak untuk menghindari konflik bersenjata dan melanjutkan perundingan perdamaian di Tokyo.
Selanjutnya pada 16 Mei 2003, pemerintah menegaskan bahwa otonomi khusus tersebut merupakan tawaran terakhir untuk GAM, dan penolakan terhadap ultimatum tersebut akan menyebabkan aktifnya operasi militer terhadap GAM. Pimpinan dan negosiator GAM tidak menjawab tuntutan ini, dan malah mengatakan para anggotanya di Aceh ditangkap saat hendak berangkat ke Tokyo.
Akhirnya, selepas tengah malam pada 18 Mei 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri memberikan izin operasi militer melawan anggota separatis GAM. Ia juga menerapkan darurat militer di Aceh selama enam bulan. Pemerintah Indonesia menempatkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi di Aceh. Kondisi Aceh pun kembali mencekam....
**
Geucue, penghujung 2003, meskipun jam sudah menunjukkan Pukul 22.30 WIB, namun suasana saat ini begitu senyap. Tak ada lalu-lalang kendaraan dijalanan. Meski kantor Koalisi NGO HAM masa itu terletak dipinggiran jalan Geuceue-Keutapang yang terbilang padat, namun saat itu tak ada tanda-tanda warga ingin keluar rumah. Jalanan sangat sepi mencekam.
Masyarakat ketakutan keluar rumah. Yang nggak ada kepentingan wara-wiri di jalanan, langsung ditanya aparat yang aktif membuat pos-pos sekat dijalan untuk mempersempit gerak laju gerilyawan GAM. KTP merah-putih yang diterapkan di Aceh saat status darurat militer diberlakukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono saat mengumumkan status Darurat Militer pada 19 Mei 2003. Bila saat ditanya tak ada KTP keramat itu, langsung dicurigai dan diangkut ke pos kemanan untuk diinterogasi. Bila tak ada kaitan dengan GAM, dibrainwash dan setelah 'clear', dilepaskan. Seperti yang menimpa kami.
Saat itu, seperti biasa saya banyak menghabiskan waktu di kantor Koalisi NGO HAM Aceh. Lembaga ini termasuk sangat berjasa dalam penegakan HAM di Aceh. Para pengacara, pekerja (staf) dan aktivisnya sangat getol memantau dan mengadvokasi tiap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.
Bagi saya, kantor itu sudah sekaligus menjadi rumah. Maklum saja, masa itu saya masih lajang. Jadi tinggal dimana saja, termasuk dikantor tak menjadi soal. Lha, bebas para jomblo sabun. Beda kalau para suami yang punya istri.
Tidur sendiri jauh dari keluarga sudah pasti pikiranya akan jauh melayang-layang. Otak menjadi kram. Apalagi masa itu belum ada WA, belum bisa Video Call (VA) dengan istri tercinta buat mengusir rasa bosan atau melampiaskan kata-kata cinta jarak jauh.
Maka kesendirian dalam aktivitas didalam ruangan kantor, disaat staf kantor lainya sudah pulang ke rumah masing-masing, bagi saya sudah menjadi hal biasa.
Malam itu, aku sendiri saja diruang kerja bidang publikasi. Sebuah komputer PC setia menjadi teman saat aku menulis mengenai kondisi politik-keamanan Aceh. Saat lagi asyik dan fokus menulis itu, tiba-tiba....braaaaaakk !!!!!!! Pintu ruang kerja ditendang sepatu lars. Aku sangat kaget. Seketika mukaku pucat pasi. Jelas saja itu sepatu formal yang biasa dipakai aparat keamanan.
"Angkat tangan !!" teriak aparat tersebut sambil mengarahkan moncong senjata serbu jenis M16 kearah mukaku. Senjatanya sangat besar, bikin aku begidik.
Kontan keringat dingin langsung membasahi tubuhku. Padahal biasanya aku tidak pernah keluar keringat, lagi pula di ruang kerja itu AC full selalu hidup. Lalu secepat kilat aku angkat tangan, sebagaimana perintah aparat keamanan itu.
"Diam di tempat!" teriaknya lagi sambil terus mengacungkan senjata. Aku hanya menuruti saja perintah aparat itu--ya kalau nggak mau nurut juga mau kemana--pikirku. Lagi pula kondisi Aceh memang sedang darurat. Batinku bicara sambil berdoa semoga tak terjadi apa-apa padaku dan sahabatku diruang lainya.
Dari jendela ruang kerja, aku melihat keluar... rupanya kantor sudah diserbu dan dikepung aparat!
"Kacau. Kiranya ada apa pulak ini, macam sedang mengepung bandit kelas kakap. padahal nggak ada bandit di kantor. Ini kan hanya sebuah kantor, dan kantor ini didirikan oleh para aktivis LSM senior dan para pengacara." Pikirku menganalisa.
"Apakah ada penyusup di kantor ini yang membuat aparat bergerak ke kantor?" kembali aku mencoba menerka-nerka buat menghibur diri.
"Turun, kau!" perintah aparat itu lagi. Maklum waktu itu aku memang berada di ruang kerja yang posisinya ditingkat atas rumah.
Aku pun turun dengan perasaan gundah. Diruang tamu rupanya aparat lainya sudah membariskan beberapa rekan sekantor saya. Surip, Heri, Zainal (alm akibat tsunami), Jumiran dll dengan wajah lesu tertekan. Seorang komandan operasi lalu tampil ke depan meminta semua identitas KTP Merah Putih. Syukur, semua punya KTP di tangan. Aman sebentar, sebab komandan operasi itu masih menanyai kami macam-macam....
"Ngapain aja kalian di sini?" tanyanya dengan suara setengah lantang.
"Kami kerja di sini, Pak!" jawab Surip pelan, namun tetap mimik percaya diri.
"Siapa nama kamu?"
"Surip Widodo, Pak!"
"Lahir dimana, kamu?"
"Di Jawa, tapi besar di Pidie, Pak!" jawab Surip ringkas, padat, sesuai pertanyaan.
"Kau lahirnya di mana?" tanya komandan itu selanjutnya sambil mendonggak wajah ke arah aku.
"Di Medan, Pak." jawabku singkat saja. Sebab kalau banyak kita jawab, takutnya banyak pula ditanya. Pikirku lagi. Terbukti tak ditanya lagi setelah menjawab singkat saja.
"Kau apa kerja di sini?"
"Saya cuma OB, Pak di sini." jawab Zainal Abidin dengan wajah tertunduk lemas.
Setelah aku, Zainal dan Surip diinterogasi, langgam bicara aparat mulai melemah, tak lagi berteriak-teriak yang bisa membuat kami sangat tertekan serba salah. Apakah karena melihat wajah-wajah kami yang belum berlumur dosa? Atau karena memang sudah pucat disebabkan makan tak menentu? Entahlah, yang pasti, kami berharap malam itu hanya sebatas diinterogasi saja dan tak ditanya terlalu lama.
Namun ternyata, yang kami prediksi salah tulen. Habis ditanyai KTP dan macam-macam mengenai ngapain di kantor dan seterusnya yang semua pertanyaan kami jawab apa adanya--maklum kami para jomblo lurus, tetap saja kami diangkut ke truk reo. Di dalam reo sudah ada beberapa aparat yang hemat bicara dan hanya memantau kami para pesakitan dadakan.
"Mau dibawa kemana?" Pikir kami waktu itu dengan pikiran goyang.
Rupanya ban reo melaju ke arah kota Banda Aceh. Kami tau ini pasti ke Mapolres. Benar saja, kami diangkut dan dibawa ke Mapolres Banda Aceh. Lalu kami diturunkan.
Seorang aparat masih terus mengawal kami hingga ke sebuah ruang khusus interogasi. Di ruang itu ada peti-peti. Mungkin itu peti barang bukti bapak polisi saat menangkap para kriminia. Jadi kami dimasukkan dalam ruang yang biasa buat interogasi para kriminal.
Beberapa menit kemudian, atau sudah sejam kami di ruang interogasi, seorang perwira polisi datang. Bapak perwira itu orangnya sangat berwibawa. Wajahnya tak menunjukkan beliau polisi yang beringas. Tutur katanya santun dan membuat hati tenang.
"Syukurlah, orang baik pasti akan dikirimi orang baik juga." batinku lagi.
Terbukti memang, selama ditanya sama perwira itu, batin kami merasa tidak tertekan. Apalagi ketakutan.
"Kalian harus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai pemahaman kalian dulu saat belajar di bangku sekolah, ilmu PMP dll." Pak perwira membuka pembicaraan, menasehati kami.
"Kalian masih muda-muda, masih punya masa depan yang lebih cerah. Jangan sekali-kali terkomtaminasi oleh gerakan-gerakan melawan hukum dan merongrong negara." ujar Bapak Perwira.
Kami hanya manggut-manggut, sebab kami memang bukan separatis yang melawan negara. Jadi, lebih tepatnya kami ini hanya pekerja sosial-kemanusiaan saja. Bersikap diam saja kalau dinasehati seperti itu, lebih baik daripada ajak berdebat, yang artinya ajak ribut, dan itu tak mungkin.
Hampir pagi kami dibrainwash (cuci otak) oleh bapak Perwira itu. Lelah, tertekan, ngantuk, lemas menjadi satu paket.
Hingga pagi buta, kami masih ditahan di Mapolres. Syukurnya, Bapak Saifuddin Bantasyam, Direktur sebuah Yayasan yang fokus isu HAM--yang juga sangat getol melakukan aktivitas pembelaan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh sempat melihat kami ditahan di Mapolres.
Atas izin Alah, melalui lobby Bapak Saifuddin Bantasyam, yang juga sosok pengacara juga dosen saya di Fakultas Hukum Unsyiah, kami akhirnya dibebaskan keluar dari Mapolres.
Selama pulang kembali ke kantor NGO HAM, selain tepok-tepok jidat akibat mendapat pengalaman yang membuat andrenalin ngilu, kami juga ikut bercerita pengalaman 'pahit' satu sama lain.
"Heri phon mangat that teungeut di kama likot...meunan dipugoe le aparat, hai bak muka ka moncong M16, yeken..." ujar ku disambut gelak tawa.
(Heri awalnya enak sekali tidur di kamar belakang...begitu dibangunkan oleh aparat, hai sudah di muka moncong M16, takutkan...)
Begitulah pengalaman pahitnya masa darurat militer masa itu. Jangankan masyarakat, kami pun pekerja sosial sangat tertekan dengan keadaan masa itu, lebih lagi bagi para gerilyawan yang resikonya bahkan bisa lebih parah.
Syukurlah, Allah punya cara untuk mendamaikan. Beberapa bulan setelah kami nginap di Mapolres, pada penghujung 2004, gempa dan tsunami telah menyadarkan semua pihak untuk tidak lagi saling bermusuhan. Semua pihak berjabat tangan.
Alhamdulillah Aceh sudah aman damai. Semoga perdamaian ini terus terpupuk hingga Aceh benar-benar bangkit dari keterpurukan. []
*) Penulis adalah Pegiat Sosial-Kemanusiaan Aceh sejak 1997 - 2011
