Banda Aceh -- Himpunan Kimia Indonesia (HKI) mendeklarasikan secara virtual pembentukan Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Wilayah Sumatera pada Jumat, (28/10/2022).
Pendeklarasian himpunan organisasi profesi bagi para penggiat bidang kimia ini dilakukan bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda oleh delapan Ketua HKI Cabang se-Sumatera, mencakup Cabang Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel dan Babel, serta Lampung.
Ketua HKI Cabang Jambi, Prof Sutrisno, yang juga Rektor Universitas Jambi pada media ini menyebutkan, acara ini dilaksanakan tepat pada hari Sumpah Pemuda dengan harapan semangat Sumpah Pemuda dapat mempersatukan HKI-HKI cabang.
“Kita berharap HKI dapat berkonstribusi lebih signifikan kepada bangsa dan negara, khususnya di Sumatera, melalui pengembangan dan penerapan iptek kimia,” katanya.
Sementara itu, seorang inisiator pembentukan HKI Wilayah Sumatera, Muhamad A Martoprawiro, Ph.D yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat HKI periode 2009-2018, mengatakan, komunitas kimiawan di Sumatera perlu menerapkan hasil-hasil penelitian dan studi kebijakan untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam Sumatera.
“Penerapan yang efektif baru bisa dilakukan jika semua pihak saling bekerja sama secara beririsan. Untuk itu diperlukan basis data yang baik,” imbuhnya.
Pendeklarasian HKI Sumatera dihadiri puluhan penggiat bidang kimia dari berbagai profesi, Pengurus Pusat HKI Prof. Hamzah Fansuri dan Prof Muhammad Nurdin. Kedua pimpinan tertinggi HKI ini secara senada mengharapkan HKI Wilayah Sumatera dapat membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, industri dan asosiasi keilmuan lain secara lebih luas untuk mendorong pemanfaatan hasil kajian.
Muhammad Nurdin menambahkan, lewat pemetaan yang baik, HKI Wilayah Sumatera perlu memiliki target sumbangan yang kuat untuk Indonesia di tahun 2045. Para kimiawan di universitas, pusat-pusat penelitian, dan lembaga-lembaga, diharapkan terlibat dalam penelitian kebijakan bersama Balitbangda, yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam perencanaan program-program pemerintah daerah. [Hamdani]
