
Denny Saputra, SE Ketua Umum Asosiasi Pelaku UMKM/IKM (APUI) Kota Lhokseumawe. (Foto/Ist)
Lhokseumawe - Denny Saputra, SE Ketua Umum Asosiasi Pelaku UMKM/IKM (APUI) Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa sudah 80 tahun Indonesia Merdeka, tapi kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe tidak baik-baik saja, alias terpuruk.
Hal ini diungkapkan owner CEO PT. DENS Consultants Aceh pada media ini pada Sabtu, (16/08/2025), atau sehari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80.
"Berdasarkan data BPS tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi 4,31 persen, untuk data tahun 2025 belum dikeluarkan secara resmi oleh BPS Kota Lhokseumawe, jadi belum bisa menyimpulkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe naik apa turun," kata Denny.
Tambah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim, Bireuen ini, untuk laju inflasi Juli 2025 berkisar 3,73 persen, "dari angka ini menunjukan terjadi persoalan ekonomi di lapangan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi pasar global serta sektor-sektor ekonomi potensial lainnya di daerah," ungkapnya.
Menurut Denny, tumbuh kembangnya pertumbuhan ekonomi selain ketiga hal di atas juga dipengaruhi tidak adanya kemampuan daya beli masyarakat.
"Tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat menstabilkan laju inflasi, angka 3,73 persen memang belum masuk ambang batas, namun jika tidak dijaga dengan baik maka makin parah ekonomi Kota Lhokseumawe, berdampak pada bobroknya kinerja pemerintah saat ini," ujarnya.
Menurut Denny, pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas dan serius dalam penanganannya agar tidak akan berimbas pada makro ekonomi seperti bertambahnya pengangguran, "maraknya kriminalisasi dan inflasi berkepanjangan, ini masalah dan harus dituntaskan segera oleh Pemko. Lhokseumawe," kata Denny.
Tambah Denny, selain terkait laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, diperparah lagi dengan bobroknya jalur administrasi terkait pengurusan surat-menyurat untuk masyarakat seperti untuk pelaku UMKM/IKM.
"Birokrasi terlalu panjang hanya untuk meminta satu lembar rekomendasi dengan waktu satu bulan baru selesai, sepertinya tidak ada dukungan dari para pihak atas inisiasi kegiatan masyarakat pelaku UMKM/IKM yang produktif," ungkap Denny.
"Hal ini sungguh sangat disayangkan termasuk pihak lembaga keuangan bank syariah yang hingga kini tidak pro aktif merespon aktivitas tersebut," lanjutnya.
Terkait hal tersebut, Denny berharap dalam momentum HUT RI ini kondisi ekonomi daerah harus segera ditangani oleh pemerintah.
"Kami berharap dalam momentum hari Kemerdekaan RI bahwa kondisi ekonomi daerah harus segara ditangani, pemerintah harus bikin program yang terbaik dan dan memihak ke masyarakat bawah," harapnya.
"Serta keberpihakan atas inisiasi kegiatan UMKM/IKM yang produktif, agar terjadinya geliat ekonomi daerah yang tinggi bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Lhokseumawe," pungkasnya. [Hamdani]