Wali Kota Lhokseumawe Temui Dirjen PKP, Bahas Percepatan Program Perumahan MBR

Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A Cd (Foto/Ist)

Jakarta — Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan akses terhadap hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen ini diwujudkan melalui audiensi yang dilakukan oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A Cd, pada Kamis (12/06/2025) di Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung di kantor KemenPKP tersebut membahas berbagai isu strategis dalam sektor perumahan, khususnya terkait penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun program nasional yang bisa diterapkan di Lhokseumawe,” ujar Wali Kota Sayuti.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak semata-mata menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan bahwa kota yang sehat, produktif, dan berdaya saing harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, yakni tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Imran, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah pusat siap mendukung langkah-langkah percepatan yang dilakukan daerah, apalagi jika diarahkan kepada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Dr. Imran.

Diketahui, Dr. Imran merupakan putra daerah kelahiran Cunda, Lhokseumawe, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe. Latar belakang ini menjadikannya sosok yang memahami secara langsung kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

“Sebagai bagian dari Lhokseumawe, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut mendorong kemajuan kota ini, terutama di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret, termasuk dalam penyusunan rencana teknis pembangunan hunian bersubsidi, pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), serta integrasi kawasan permukiman dengan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe dan KemenPKP berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi intensif guna merancang skema program perumahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. [Muliyadi]