[Opini] Ajak Kelola Bersama Empat Pulau, Akrobat Politik Boby atau Sesat Pikir?

Oleh: Hamdani, SE., MSM*)

Bagaimana logikanya, harta milik kita, asset kita, datang orang lain untuk minta kita saling berbagi? Ajakan Bobby ini terkesan manis dan humanis, padahal pahit tiada tara. Dia tak memikirkan perasaan masyarakat Aceh.

Kedatangan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Boby Nasution Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu bersama delegasi ke Banda Aceh menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), di Banda Aceh, pada Rabu, 4 Juni 2025, terkait sengkarut sengketa empat pulau yang masih belum ada titik temu, masih menyisakan tanda tanya bagi saya.

Bagaimana tidak? Empat pulau yang kita klaim milik kita, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, pun terlepas dari genggaman Provinsi Aceh akibat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 terkait wilayah administratif empat pulau yang masuk ke wilayah Provinsi Sumut. Karena SK Mendagri telah "merampas" milik kita, malah datang Gubsu Bobby untuk minta berkolaborasi dan mengajak kerja sama dengan cara mengelola bersama-sama empat pulau itu.

Akrobat politik apa yang sedang dimainkan Bobby yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi ini?

Bagaimana Logikanya, harta milik kita, asset kita, datang orang lain untuk minta kita saling berbagi? Ajakan Bobby ini terkesan manis dan humanis, padahal pahit tiada tara. Dia tak memikirkan perasaan masyarakat Aceh.

Aneh. Benar-benar aneh akrobat politik Bobby ini.  Mungkin sebagai menantu Jokowi, dia terlalu percaya diri. Sehingga berani datang ke jantung hati masyarakat Aceh dengan kepala tegak, merasa diri sebagai pemenang.

Walau kunjungan itu berbalut silaturahmi dan persaudaraan sebagai dua provinsi bersaudara, saya melihat bahwa mereka (baca: Sumatera Utara) sedang mencoba bermain politik dengan kita. Ibarat bermain catur, setiap bidak catur dijalankan, sudah sangat diperhitungkan konsekwensinya.

Sehingga menurut saya, wajar Mualem buru-buru pamit, meninggalkan delegasi Sumatera Utara yang terlihat bengong dengan sikap Mualem tersebut. Alasan Mualem, ada agenda di tempat lain.

Buat mereka delegasi Sumut (mungkin) ini pertemuan penting, pertemuan yang membahas isu krusial yang sedang menghangat di kedua provinsi bersaudara itu, tapi alih-alih Mualem mengapresiasi dan peduli, dia malah meninggalkan ruang diskusi itu secara sepihak.

Sebagai mantan panglima Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), buat Mualem mungkin, jangankan delegasi Sumut, Jakarta (Baca: Indonesia) saja dilawan, kalau dianggap merampas hak-hak Aceh.

Mungkin di sisi ini, saya memahami sikap Mualem, walaupun ada juga di Aceh yang ikut-ikut menghujat Mualem dalam hal ini. Karena dianggap tidak memuliakan tamu, dan biasalah itu dalam dunia politik, akibat ada harapan yang tak kesampaian, sehingga semua hal digoreng menjadi isu.

Saya, walaupun bukan pendukung Mualem, tapi sebagai bagian dari masyarakat Aceh, tetap membenarkan sikap Mualem itu. Marwah Aceh adalah segalanya.

Bagaimana kita bisa bermanis muka dengan orang yang merampas milik kita? Justru sebagai orang Aceh, harga diri kita akan tercabik kalau Mualem melayani dengan baik delegasi Sumut itu.

Kita orang Aceh tak bisa berpura-pura, kalau memang sudah tak suka, maka akan sulit bersikap sebaliknya. Orang Aceh itu, lagee crah meunan beukah (tamsilan tentang sifat dan sikap apa adanya orang Aceh-pen).

Lalu, apakah akorobat ini berhenti sampai di sini? Tentu tidak, karena menurut saya, ini hanya cerita awal, belum berakhir. Masih akan ada lagi trok dan intrik selanjutnya.

Owlh sebab itu, kita masyarakat Aceh harus solid dan satu suara, politisi pun harus membuat tekanan dan mempertanyakan ke Mendagri, apa maksud Jakarta menciptakan konflik baru di Aceh? Keputusan ini benar-benar tidak masuk akal serta mencederai nilai-nilai keadilan bagi masyarakat Aceh.

Salam akal sehat!

*) Penulis adalah jurnalis dan juga wartawan