Banda Aceh -- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar rapat koordinasi tahun 2023 di Banda Aceh, pada Rabu, (15/03/2023) kemarin, yang diikuti 46 peserta dari Bappeda dan Arpus 23 kabupaten/kota di Aceh. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPKA Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP.
Dalam sambutanya Edi Yandra mengatakan, Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 menyebutkan, tujuan pembangunan perpustakaan adalah penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreatifitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
“Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menargetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Aceh Tahun 2023 sebesar 16,31,” ujarnya.
Dia menambahkan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
“Begitu juga tentang layanan kearsipan kita sudah berhasil melakukan penelusuran arsip di beberapa SKPA, selain dari itu juga sudah mengimplementasikan aplikasi Srikandi yang merupakan kemajuan di bidang kearsipan yang sudah kita raih bersama,” ujarnya.
Selain itu, Edi Yandra menambahkan, penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasannya.
“Dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan kita dihadapkan dengan kendala-kendala, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi sebuah lembaga perpustakaan dan kearsipan,” tegasnya.
Menurut dia, kondisi ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam tahapan penyusunan program di bidang perpustakaan dan kearsipan, sehingga perlu memikirkan bagaimana melahirkan program-program kegiatan yang benar-benar menyentuh dan mampu mengakomodir kepentingan publik.
Dia menjelaskan, bidang perpustakaan dan kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikembangkan peningkatan minat baca, peningkatan mutu layanan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
“Kita juga berharap, keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mampu menjadi pioner dalam membela kepentingan negara melalui penyediaan layanan kearsipan yang sistematis,” katanya.
Karena itu, katanya, penyelenggaraan layanan perpustakaan kita seharusnya mampu menjembatani kebutuhan publik akan buku-buku yang berkualitas, sehingga kehadiran DPKA dapat mendukung dan mendorong masyarakat pembelajar dalam upaya menuju masyarakat madani yang sadar informasi. [Sayed M. Husen]
