Oleh: Denny Saputra, SE*)
"Jangan sampai program MBG ini alih-alih berharap menjadi solusi ketahanan pangan di Indonesia, justru menjadi pemicu frustasi dalam implementasi..."
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan rencana strategis dan unggulan Pemerintahan Indonesia periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025.
Tatkala program MBG bergulir diawal periode, animo masyarakat Indonesia sangat senang dan bahagia, karena anak-anak peserta didik dari tingkat sekolah dasar atau sederajat hingga ke sekolah menengah atas atau sederajat memperoleh manfaat dari program MBG.
Walaupun tidak serentak hingga September 2025, diperkirakan akan serentak program MBG seluruh Indonesia di bulan Desember 2025, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh RI 1 dalam pidatonya pada saat Launching Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) beberapa bulan yang lalu.
Adapun tujuan MBG adalah untuk meningkatkan status gizi, pemahaman gizi dan mengurangi putus sekolah. Tentunya tujuan ini sangat mulia, kemandirian gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak didik yang ditargetkan berkisar 82,9 juta jiwa dengan biaya 71 triliun tahun 2025 dan 420 triliun untuk sepanjang tahun selama program berjalan.
Menurut saya, bahwa program MBG sangat bagus dan menjadi perhatian publik, fenomenal, menjadi contoh bagi negara-negara jiran tetangga, namun alangkah baiknya pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional harus melihat kondisi layak atau tidaknya program tersebut dioperasionalkan, perlu kajian akademik, perlu kajian sosial karena setiap daerah berbeda budaya dan adat istiadat.
Kadangkala program nasional belum tentu dapat diterima atau diserap sama oleh semua daerah dengan latar belakang dan budaya yang berbeda, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, serta kekhasan di masing-masing daerah di wilayah NKRI.
Ada dampak negatif lainnya dari program MBG ini, yakni terjadinya penurunan omset bagi pelaku UMKM (pedagang mikro yang berkeliling mencari nafkah pakai sepeda motor atau becak di sekolah-sekolah atau dayah-dayah), mereka pelaku usaha kecil ini akan berpengaruh nantinya pada omset penjualan mereka, sehingga akan berdampak menambah pengangguran, jejaring pasar tidak meluas atau sempit, serta dampak lainnya.
Pilu hati ini jika program MBG menjadi bermasalah dalam pelaksanaannya di lapangan, misalnya terjadi keracunan bagi anak-anak peserta didik di beberapa daerah di Indonesia seperti di Baubau, Banggai dan Garut. Kemudian yang terjadi di Kabupaten Bireuen Minggu lalu, makanan yang diberikan ke anak-anak didik sudah basi. Lalu, apa ini yang disebut makan bergizi tapi kok beracun dan basi, dimana tim gizinya?
Untuk itu, program MBG harus segera dievaluasi dan diaudit dengan detail dan menyeluruh di seluruh Indonesia.
Saya sependapat dan setuju dengan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa jika anggaran program MBG ini tidak terserap 100 persen tahun ini, maka sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke program Bansos Beras 10 Kilogram. Karena bantuan beras langsung, lebih tepat sasaran dan berguna.
Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah untuk duduk bersama, merumuskan program, visi, misi dalam membangun daerah, libatkan semua stakeholders yang ada, ajak berfikir BUMN, BUMS, BUMD, pihak kampus dan praktisi, untuk merumuskan program strategis pembangunan daerah dari semua lini sektor kehidupan masyarakat, agar kemandirian dan kesejahteraan daerah dapat terwujud sesuai dengan kehendak kita semuanya.
Sehingga semua program yang digulirkan pemerintah akan tepat sasaran dan tepat gun,a, sehingga tidak mubazir dan tidak merugikan anggaran negara. Apalagi kita sadari bersama, ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja.
Jangan sampai program MBG ini alih-alih berharap menjadi solusi ketahanan pangan di Indonesia, justru menjadi pemicu frustasi dalam implementasi. Entahlah. []
Editor: Hamdani
*) Penulis adalah CEO PT. DENS Consultants Aceh
