Lhokseumawe — Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah bangunan penangkaran sarang burung walet yang diduga beroperasi tanpa izin resmi. Sidak ini dilakukan di berbagai titik di wilayah kota pada Sabtu (03/05/2025), sebagai bagian dari penegakan ketertiban dan pengawasan aktivitas ekonomi.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta aparatur Gampong.
Hasil sidak menunjukkan bahwa seluruh lokasi penangkaran yang dikunjungi belum memiliki izin resmi dan melanggar ketentuan zonasi. Sejumlah bangunan pun langsung disegel oleh tim Satpol PP atas perintah Wali Kota.
Lokasi yang disidak antara lain berada di sekitar Hotel Rajawali, belakang Hotel Sidney, Toko Bunga Tanjung, Jalan Perdagangan, dan Jalan Los.
“Sidak ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi di Kota Lhokseumawe berjalan sesuai aturan. Penangkaran sarang burung walet harus memiliki izin resmi dan mematuhi aturan zonasi,” tegas Wali Kota Sayuti Abubakar.
Ia juga menginstruksikan Satpol PP untuk mengirim surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan, agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita mendukung investasi, namun harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kota dalam menegakkan tata kelola yang baik,” tambahnya.
Para pemilik bangunan dikabarkan bersikap kooperatif dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses penertiban sesuai prosedur.
Sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, penangkaran walet termasuk dalam kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar, namun tetap harus berada dalam koridor hukum demi kenyamanan warga dan terciptanya iklim investasi yang sehat. [Andy]
