Aceh Utara - Aceh yang berjuluk daerah modal tetapi ironisnya rakyatnya semakin larut dalam kemiskinan, identitas sebagai provinsi termiskin semakin mensahihkan bahwa rakyat Aceh sedang tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Padahal Aceh sebagai daerah penghasil gas alam cair dan keberadaan provit tetapi tidak mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan dan rakyat Aceh khususnya.
Indikator kemiskinan terlihat jelas dalam kehidupan sehari - hati masyarakat yang bergantung pada pertanian, perkebunan dan buruh kasar. Kondisi rumah sebagai tempat hunian masyarakat di setiap pelosok perkampungan masih banyak ditemukan berkontruksi kayu seadanya dan tidak layak huni.
Dahlan M.Isa pemerhati lingkungan dan ekonomi masyarakat kepada juangnews.com, Kamis (21/10/2022) menjelaskan BPMA hang dibentuk untuk memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat Aceh. Tentunya perlu ada keseimbangan antara ekploitasi SDA di Aceh yang relatif semakin berkurang kekayaan alam yang terkandung dengan pemenuhan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di Aceh.
"Khususnya yang secara langsung berada di sekitar kegiatan maupun menerima dampak langsung lingkungan. Hal ini untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan di Aceh," ungkapnya.
Dahlan menambahkan, Pema Global Energi (PGE) dibentuk untuk mengelola blok yang disepakati dan dapat memberikan transparansi pengelolaan kepada masyarakat Aceh dan masyarakat sekitar lingkungan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin sekitar perusahaan maupun masyarakat umum lainnya.
"Tentu PGE dibutuhkan manajemen yang kuat agar terwujud kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
"Keberadaan pelaksana pengelolaan migas di Aceh jangan terlalu melakukan publisitas kepentingan internal tanpa mengakomodir kebutuhan publik rakyat Aceh," tambahnya.
Dahlan menyarankan, supaya dalam pengelolaan migas di Aceh harus transparan. Jika tidak transparan, menurutnya maka akan timbul masalah dalam masyarakat.
"Ketidakadilan dalam transparasi pengelolaan migas akan menimbulkan tanda tanya dalam masyarakat, berujung aksi - aksi demontrasi ketidakpercayaan. Dalam Undang - Undang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mempunyai kekhususan tersendiri dalam bagi hasil pengelolaan migas yang belum terealisasi maksimal," pungkasnya. [M. Jafar Peunteut]
