Dalam Pilkada Serentak Besok, Suara Perempuan Berharga

Bireuen – Koordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Bireuen, Aceh, Murni M. Nasir dalam rilisnya yang diterima media ini Selasa, (8/12/2020) mengatakan bahwa, suara perempuan berharga dalam Pilkada serentak pada Rabu, 9 Desember 2020 besok.

“Perempuan adalah separuh Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa,” kata Murni.

Pernyataan Murni tentu bukan isapan jempol, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis yang mengatakan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik.

Karenanya tambah Murni, maka SPAK Indonesia menyerukan perempuan jangan takut membuat pilihan yang benar.

“Pilihan yang benar adalah calon yang, antara lain yang akan memajukan 270 daerah di Indonesia dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa,” ungkap Murni.

“Membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dll di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor dan akan menghantarkan 270 daerah ini menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional,” lanjutnya.

Murni kembali menegaskan bahwa suara perempuan itu berharga. Untuk itu iya berharap perempuan-perempuan jangan berpikir apatis, merasa bahwa suaranya tak berharga.

“Jangan berfikir apalah arti suara saya atau apalah arti satu suara. Setiap suara penting untuk 270 daerah ini,” tegas Murni

“Karena berharga untuk 270 daerah ini, jangan jual atau tukar suara kita dengan apapun. Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara,” ingatnya.

Menurut Murni, politik uang biasa dilakukan untukmembeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan membeli suara rakyat.

“Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat,” tuding Murni.

“Mereka yang terpilih karena politik uang, biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” sambungnya.

Untuk itu, Murni juga mewanti-wanti pemilih perempuan untuk mempelajari latar belakang calon.

“Perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan. Oleh karenanya pelajari dengan teliti calon pimpinan daerahmu. Tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” ungkapnya.

Menurut Murni, Indonesia akan tertinggal bila perempuan tidak diikutsertakan dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa.

Untuk itu, iya meminta kepada pemilih perempuan untuk memastikan calon pilihan kita tidak memiliki latar belakang yang suram.

“Jangan pilih calon yang pernah terindikasi korupsi atau yang kerap berperilaku koruptif. Calon yang pernah terindikasi pelecehan atau kekerasan pada perempuan, anak, disabilitas atau kelompok marjinal lainnya,” ujar Murni.

“Juga jangan memilih calon yang diskriminatif yakni, mengedepankan SARA,” lanjutnya.

Terakhir ia mengingatkan perempuan untuk memastikan terdaftar dan memiliki dokumen untuk memilih sesuai ketentuan. Kemudianatang lebih awal ke TPS serta perhatikan penjelasan dan tata cara pemilihan dari petugas.

“Pastikan kita mengikuti seluruh tatacara pemilihan dan mencoblos sesuai ketentuan. Jangan terpengaruh dengan suara-suara yang mencoba mempengaruhi Anda saat menunggu di TPS,” serunya.

“Jangan merasa terintimidasi dengan kehadiran orang atau sekelompok orang dari calon yang lain atau kelompok-kelompok tertentu. Jangan ragu untuk mengikuti/terlibat proses penghitungan suara. Bila menemukan dugaan pelanggaran sampaikan pada Pengawas Pemilihan terdekat,” pungkas Murni. [Hamdani]

Publisher: Hamdani