Terkait Jabatan Ketua KIP Bireuen, Bupati Diduga Tidak Paham Aturan - JuangNews

Terkait Jabatan Ketua KIP Bireuen, Bupati Diduga Tidak Paham Aturan

Bireuen – Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Banda Aceh Pos Lhokseumawe menanggapi serius mutasi ketua KIP Mukhtaruddin, SH.,MH yang dilakukan Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud. Bupati dituding tidak paham aturan perundang-undangan. Hal ini terkait usulan penarikan Ketua Komisioner KIP Bireuen Mukhtaruddin SH MH pada mutasi yang digalar Selasa, (8/9/2015) lalu.

“Berdasarkan surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg. 821/Kpts/565/ 2015, Bupati Ruslan mengangkat saudara Mukhtaruddin, S.H,. MH sebagai Kasubbag Hukum dan Organisasi RSDU dr. Fauziah Bireuen. Padahal yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua Komisioner KIP Bireuen periode 2013-2018,” kata Staf LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Syahrul, SH pada juangnews.com, Selasa (15/9/2015).

Menurut dia, secara kesempatan, status Mukhtaruddin masih sebagai PNS dan berhak untuk di promosikan dan diangkat sebagai Kasubbag untuk membantu Bupati dalam menjalankan tugas kerakyatan.

“Akan tetapi status PNS Mukhtaruddin adalah status diberhentikan dari jabatan negeri.  Artinya status PNS tetap diakui, namun tidak menerima gaji dan tunjangan apapun karena yang bersangkutan sejak mencalonkan diri sebagai Komisioner KIP telah mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan,” jelas alumni Hukum Universitas Malikussaleh ini.

Syahrul menambahkan, seharusnya Bupati Ruslan melihat dan memutuskan sesuatu dengan objektif, karena status Mukhtaruddin masih sebagai Ketua Komisioer KIP Bireuen yang aktif sampai 2018 mendatang.

“Yang bersangkutan terikat dengan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh,” tambah dia.

Syahrul menjelaskan, penetapan Mukhtaruddin sebagai Ketua Komisioner KIP Bireuen dilakukan KIP Aceh, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Penyelengara Pemilihan Umum masing masing diatur dalam Pasal 24 ayat (4) yaitu “ Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi”.

“Pelantikan/peresmian anggota KIP Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dilakukan oleh Bupati, namun hal ini hanya bersifat peresmian sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (4)  Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh,” katanya.

Sementara untuk pemberhentian Mukhtaruddin sebagai Ketua Komisioner KIP Bireuen, kata Syahrul, harus dilakukan oleh KIP Aceh sesuai ketentuan Pasal 19  Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Komisi Penyelengara Pemilihan Umum di Aceh.

“Bupati Bireun H. Ruslan M. Daud tidak ada hak dan wewenang untuk mencopot jabatan Ketua Komisioner KIP Bireuen yang melekat pada saudara Mukhtaruddin,” tegas Syahrul.

Jika ditinjau dari segi aturan, kata Syahrul, Bupati Bireuen H. Ruslan M. Daud sepertinya tidak faham dengan aturan yang telah berlaku baik secara nasional maupun aturan khusus di Aceh.

“Dengan mengangkat Mukhtaruddin sebagai Kasubbag Hukum dan Organisasi RSUD dr Fauziah, Bireuen, secara otomatis jabatan pemerintahan kembali melekat padanya dan ini bertentangan dengan Pasal 11 Huruf (i) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum. Karena sampai saat ini belum ada Keputusan Pemberhentian dari KIP Aceh,” sambung Syahrul.

Menurut Syahrul, sebelum Bupati Bireuen mengambil keputusan, terlebih dahulu melakukan perundingan dengan para pihak, baik dengan DPRK Bireuen, KIP Aceh dan yang terpenting dengan saudara Mukhtaruddin untuk menanyakan kesediannya terkait jabatan baru yang akan diberikan.

“Jangan bersikap arogan yang terkesan memaksa dan liar seperti ini. Karena kesedian Mukhtaruddin akan berdampak pada kinerjanya nanti, jika beliau tidak bersedia diangkat sebagai Kasubbag tentu kerjanya juga tidak akan efektif,” pungkas Syahrul, SH. [Halim]

Editor & Publisher : Hamdani