Pak Sekwan! Anggaran Kunker Dewan Bukan Dokumen Rahasia - JuangNews

Pak Sekwan! Anggaran Kunker Dewan Bukan Dokumen Rahasia

Bireuen – Tindakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Bireuen Husaini, SH.,MH yang menolak memberikan data anggaran yang dikeluarkan oleh anggota parlemen saat melakukan studi banding ke Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu (Baca: Pak Dewan, ke Kepulauan Seribu Studi Banding atau Pelesiran?), mengundang kecaman dari Aktivis Anti Korupsi dan Kemanusiaan Aceh Muhajir Juli dan Murni yang merupakan Koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, dalam siaran pers yang diterima juangnews.com Sabtu, (2/5/2015) Muhajir mengatakan tindakan Sekwan DPRK Bireuen ini merupakan sebuah perilaku yang tidak terpuji dan mengangkangi UU, salah satunya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, anggaran yang digunakan saat kunker tersebut bukanlah dokumen rahasia.

“Sejauh pengetahuan saya,  jenis dokumen yang diminta oleh media dan kemudian ditolak berikan oleh pihak Sekwan termasuk dalam informasi yang terbuka. Sifatnya inforarmasi ini wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,” kata Muhajir.

Dalam kasus ini, menurut Muhajir, Sekwan Bireuen, telah mengangkangi  beberapa peraturan sekaligus, seperti  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kemudian ada beberapa Peraturan Pemerintah yang dikangkangi menurut Muhajir, yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Menurut Muhajir, memang beberapa informasi yang tidak boleh diberikan, sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak sekretariat Dewan DPRK Bireuen. Hal itu diatur dalam Pasal 17 UU KIP, diantara  apabila diberikan dapat menghambat proses hukum, engganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, dan lain-lain.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Muhajir maka Sekwan DPRK Bireuen perlu diganti, karena menurut aktivis yang merupakan putra Bireuen ini, bandelnya pihak Sekretariat Dewan terkait dengan seringnya menolak memberikan informasi publik ke pihak yang mengakses, kemungkinan disebabkan oleh Kepala Sekretariatnya yang sudah mulai jenuh bekerja. Sehingga tidak lagi kreatif.

“Ini lumrah terjadi pada orang-orang yang bekerja dengan beban kerja tertentu kejenuhan akan melanda jiwa. Untuk itu sudah sepatutnya kepala sekretariat, dalam hal ini saudara Husaini, untuk segera diganti,” saran Muhajir.

Karena menurut Muhajir, Bireuen butuh tenaga muda dan cekatan. Mempertahankan orang-orang yang sudah bosan dalam melaksanakan tugas, justru akan memperburuk citra
pemerintah itu sendiri.

Sementara itu, Koordinator GaSAK Bireuen Murni pada juangnews.com mengatakan mengatakan, bahwa Sekwan DPRK Bireuen Husaini tidak belajar dari pengalaman. Padahal sebelumnya pihak GaSAK pernah memperkarakan Sekwan DPRK Bireuen itu, terkait sulitnya akses informasi publik.

“Membuktikan aparatur kita masih masih perlu ditempa kembali dengan UU KIP. Padahal tertutupnya informasi publik, menjadi pintu gerbang untuk melakukan korupsi. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi birokrasi,”  saran Murni.  [Hamdani]

Foto : Ilustrasi (google.com)

2 Comments

  1. Aneuk Nanggroe

    Mei 2, 2015 at 10:04 pm

    Haha, mulai deh, Pak sekwan bakal bermasalah lagi ni, hati-hati pak sekwan dengan aktifis.

  2. Redaksi

    Mei 2, 2015 at 10:49 pm

    Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah hak warga negara.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *