Masalah Kemiskinan di Aceh, PR Buat Pemerintahan Irwandi – Nova - JuangNews

Masalah Kemiskinan di Aceh, PR Buat Pemerintahan Irwandi – Nova

Oleh: Hamdani, SE.,MSM

BARU-BARU ini Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa Provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera.  dari publikasi terbaru BPS RI pada Senin, 17 Juli 2017 menunjukkan Aceh mendapat predikat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Kemudian rilis BPS pada Kamis, 3 Agustus 2017 tentang Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kab/Kota Tahun 2016 yang menyajikan data terbaru terhadap angka kemiskinan di seluruh kab/kota di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya tetap tidak menggembirakan, artinya Aceh masih merupakan provinsi yang miskin. Secara nasional, Aceh berada di peringkat ke-6 termiskin setelah Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, dan Gorontalo. Padahal sebelumnya, Aceh masih berada pada posisi nomor 2 termiskin di Sumatera, dan nomor 7 di Indonesia.

Tetapi apapun hasil yang disajikan oleh BPS menurut saya ini aneh dan tidak masuk akal, tentu dalam kapasitas tidak menyalahkan data primer BPS yang sudah disajikan secara statistik, karena saya yakin formula hitung yang dilakukan oleh BPS sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau ilmiah. Tapi saya haqul yakin pasti ada yang tidak beres ini.

Saya menjadi ragu dengan data tersebut, karena kondisi riil tidak demikian, karena secara kasat mata (observasi), rasanya kok tidak mungkin ya Aceh semiskin itu? Bamyak penduduk Aceh terlihat berdaya secara ekonomi, termasuk di pedesaan-pedesaan yang ada di Aceh.

Jadi dimana yang salah? jadi asumsi saya, mungkin ketika dilakukan pendataan atau survey, penduduk Aceh tidak jujur menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena (mungkin) mereka selalu menjawab “hana” (tidak ada) ketika menyangkut pertanyaan terkait dengan harta. Padahal kenyataannya banyak penduduk Aceh mempunyai kemampuan secara ekonomi, tapi mereka mengaku miskin. Entah apa tujuan meraka mengaku miskin, tapi secara umum terjawab bahwa mereka berpikir dengan mengaku miskin maka akan memperoleh sejumlah bantuan dari pemerintah.

Padahal kalau mau jujur kehidupan rakyat Aceh terlihat ada peningkatan secara kesejahteraan, indikatornya mobil-mobil pribadi semakin banyak di jalanan Aceh, kalau sepeda motor jangan ditanya lagi, karena hampir di setiap rumah penduduk Aceh punya kenderaan itu. Meski umumnya mereka memperoleh barang-barang mewah tersebut kredit bank yang mencekik leher. Kemudian rumah gedung juga terlihat dimana-mana. Jadi terasa kontradiktif jika data BPS menyebutkan Provinsi Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Menurut saya BPS perlu uji data lagi.

Walaupun demikian mungkin diakui atau tidak sepertinya ada yang salah dalam budaya konsumtif masyarakat Aceh, terutama pengusaha, politisi dan pejabat, mereka terlihat sering membelanjakan uangnya di akhir pekan ke Medan. Selain faktor rokok dan budaya nongkrong di warung kopi juga menjadi faktor yang sangat menentukan kemiskinan di Aceh.

Dalam rilis BPS Aceh pada Senin, 17 Juli 2017 lalu disebutkan,  pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang (16,43 persen).

Selama periode September 2016-Maret 2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan, di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen (dari 10,79 persen menjadi 11,11 persen), dan di daerah pedesaan mengalami peningkatan 0,57 persen (dari 18,80 persen menanjadi 19,37 persen).

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.

Hal ini seperti yang diungkapkan Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs sebagaimana dirilis beberapa media massa di Aceh, ia mengatakan tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah di Aceh berdampak pada tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang masih berada di angka 16,73 persen pada periode 2016 tersebut. Sementara, dalam rilis terbaru BPS, angka kemiskinan Aceh periode Maret 2017 meningkat lagi menjadi 16,89 persen.

Direktur IDeAS Munzami Hs menambahkan, periode Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872 ribu orang, bertambah sebesar 31 ribu jiwa dibandingkan September 2016 yaitu 841 ribu orang. Persentase tingkat kemiskinan Aceh sebesar 16,89 persen, naik 0,46 persen dibanding September 2016 sebesar 16,43 persen. Secara nasional, jumlah pengangguran mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen.

Terlepas dari keraguan publik terkait dengan data yang diperoleh BPS terhadap kemiskinan di Aceh yang semakin meningkat, menurut saya ini  menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan di Aceh selama ini sangat buruk. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir, kinerja pembangunan nyaris tak berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini bisa kita lihat dari sajian data kemiskinan sejak 2014. Pada September 2014 sebesar 16,98 persen, September 2015 sebesar 17,11 persen, September 2016 sebesar 16,43 persen dan terbaru periode Maret 2017 mencapai 16,89 persen,” ungkapnya. Ironisnya ini terjadi ditenah gelimangan APBD yang melimpah di Aceh.

Sekedar informasi, dari 10 provinsi di Sumatera, Aceh merupakan provinsi yang memiliki APBD tertinggi. Namun kondisinya berbanding terbalik dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran yang masih merupakan provinsi termiskin serta pengangguran tertinggi di Sumatera. Kita tentu tidak ingin menyebutkan Provinsi Aceh adalah provinsi yang salah urus, karena nanti akan dianggap sentiment dan tendensius.

Tetapi kita berharap buat pemerintahan yang baru Irwandi – Nova yang baru dilantik, supaya ini menjadi catatan penting yang harus digaris bawahi. Semua sektor tentunya harus dibenahi, termasuk aparatur yang tidak becus juga sudah saatnya diistirahatkan supaya pengelolaan pemerintahan Irwandi – Nova bisa lebih menguntungkan rakyat Aceh, karena rotasi, mutasi, dan demosi juga penting dalam manajemen organisasi pemerintahan untuk mengatasi kejenuhan sektoral. Kita jangan lagi beralasan Aceh adalah bekas wilayah konflik, karena konflik sudah lama berlalu, saatnya kerja…kerja…kerja seperti slogan Pemerintahan Jokowi – JK.

Tentu ini merupakan pekerjaan berat buat pemerintahan Irwandi – Nova, konon lagi dalam lima tahun ke depan Dana Otsus Aceh masih dua persen dari Dana Alakosi Umum (DAU) nasional. Nah, jika pembangunan belum sanggup mengakomodir persoalan tersebut, maka 10 tahun mendatang dikhawatirkan pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat secara signifikan di Aceh. Tentu ini tidak akan baik buat Pemerintahan Irwandi – Nova ke depan, apalagi rakyat berharap banyak ada perubahan pada pemerintahan ini.

Sekedar mengingatkan, Data BPS menunjukkan periode Februari 2017, jumlah pengangguran Aceh mencapai 172 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 1.000 orang dibandingkan kondisi Agustus 2016 yaitu 171 ribu (7,73 persen). Namun, secara persentas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Februari 2017 sebesar 7,39 persen, turun 0,18 persen dibanding kondisi Agustus 2016 sebesar 7,57 persen. Tetapi secara nasional, jumlah pengangguran mencapai 7,01 juta orang atau 5,33 persen.

Oleh sebab itu, Pemerintahan Irwandi – Nova harus bisa mencari formulasi yang tepat untuk membangun Aceh, supaya masalah pengangguran dan kemiskinan di Aceh bisa dituntaskan, tentu ini butuh kerja keras dari semua komponen di Aceh, terutama pada level pengambil kebijakan. Karena sudah cukup lama rakyat Aceh berharap kemakmuran menghampiri mereka, apalagi segala potensi Sumber Daya Alama (SDA) melimpah di Aceh. Tentu yang harus dibenahi adalah tata kelolanya supaya Aceh tidak kembali salah urus.

Pemerintahan Irwandi – Nova harus segera memperjelas status KEK Arun Lhokseumawe harus, karena kita patut mencurigai ada intervensi jahat yang kasat mata sehingga sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda akan dibentuknya Badan Pengelola KEK Arun pasca ditetapkannya PP Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun pada 17 Februari 2017 lalu. Padahal dalam Pasal 5 PP tersebut diamanatkan bahwa gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK dalam jangka waktu 90 hari sejak PP tersebut diundangkan.

Kemudian pengelolaan sisa dana Otonomi Khusus (Otsus) harus dipergunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, artinya harus lebih berorientasi pada peningkatan Suber Daya Manusia (SDM) dan membangkitkan roda perekonomian masyarakat Aceh, jangan hanya setiap tahunnya Dana Otsus tersebut habis terserap buat pembangunan fisik/infrastruktur saja, tentu hal ini tidak menguntungkan rakyat Aceh, walau pembangunan infrastruktur juga penting dan tidak bisa diabaikan, karena infrastruktur juga bisa memperlancar roda perekonomian masyarakat.

Selain perluasan lapangan kerja, denga segera mengaktifkan KEK Arun, Pemerintah Aceh perlu melakukan pembangunan sektor industri berbasis keunggulan lokal agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Aceh, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, karena sebagian besar tenaga kerja di Aceh bekerja di tiga sektor tersebut. Jika ketiga sektor tersebut bisa lebih diberdayakan oleh Pemerintah Aceh tentunya pengangguran akan berkurang sendirinya, karena pada tiga sektor tersebut lumayan banyak menyerap tenanga kerja.

Tapi apapun itu, beban ini jangan hanya kita pikulkan di pundak Pemerintahan Irwandi – Nova, tapi semua pihak termasuk masyarakat Aceh juga harus bisa memberdayakan diri sendiri. Budaya duduk di warung kopi berjam-jam sudah bisa dikurangi, kalau belum bisa dikurangi sepenuhnya, setiaknya pelan-pelan. Karena saya lihat masih banyak lahan produktif di serata tempat di Aceh yang dibiarkan kosong melompong, tidak ada tanaman produktif yang bisa menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Padahal setidaknya kalau ditanami tanaman muda setidaknya bisa menambah penghasilan keluarga, daripada memilih nongkrong di warung kopi, tentu ini sangat tidak produktif. Ayolah, mari kerja…kerja…kerja…[]

Penulis Adalah

Hamdani, SE.,MSM

Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe

Email : hamdani@pnl.ac.id