Korban Tragedi Simpang KKA Anggap Pemerintah dan Komnas HAM tak Peduli - JuangNews

Korban Tragedi Simpang KKA Anggap Pemerintah dan Komnas HAM tak Peduli

Aceh Utara – 16 tahun sudah tragedi Simpang KKA terjadi, banyak korban berjatuhan. Tapi pemerintah dan Komnas HAM dianggap tak peduli, terhadap nasib korban dan penegakan hukum untuk keadilan. Hal ini mengemuka pada peringatan 16 tahun tragedi Simpang KKA Minggu, (3/4/2015).

Dalam peringatan 16 tahun tragedi itu, Komunitas Korban HAM Aceh Utara (K2HAU) mengkritik Pemerintah Aceh dan Komnas HAM, pasalnya Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sudah resmi disahkan DPR Aceh Desember 2013 lalu, namun hingga 2015, Qanun tersebut belum diimplementasikan.

“Kami menyampaikan kekecewaan terkait belum diimplementasikan Qanun KKR, hal ini menyebabkan kekecewaan bagi korban, keluarga korban, dan aktifis Hak Asasi Manusia di Aceh yang terus memperjuangak keadilan bagi korban dan kelurga korban,” kata Ketua K2HAU, Syamsul Bahri pada peringatan 16 tahun tragedi Simpang KKA, Dewantara, Aceh Utara.

Menurut Syamsul, sebelum perdamaian Aceh tahun 2005, salah satu point tuntutan Aceh terhadap Pemerintah Pusat adalah tuntutan Keadilan bagi masyarakat Aceh, baik yang menjadi korban maupun yang  mengalami dampak kekerasan negera semasa konflik melanda Aceh.

“Tragedi pembantaian Simpang KKA telah berusia 16 tahun, namu belum ada upaya apapun yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk menuntaskan kasus ini, kami melihat perdamaian Aceh sungguh tidak bermakna bagi korban pelanggaran HAM Simpang KKA,” kata Syamsul.

Syamsul mengaku, tragedi KKA salah satu pelanggaran HAM berat dari ribuan kasus kekerasan lainnya di seluruh penjuru Aceh, ia mengaku, korban dan kelurga korban HAM yang tergabung dalam K2HAU terus memperjuangkan keadilan meskipun pemerintah tutup mata dari penderitaan korban HAM Simpang KKA.

“Kami menuntut hak reparasi, kompensasi dan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab negara sebagai mana amanah UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh,” tegas Syamsul.

Selain mengkirtik pemerintah Aceh yang belum mengimplementasikan Qanun KKR, K2HAU juga mengkritik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) baik di Aceh maupun di Jakarta, menurut mereka, Komnas HAM belum menunjukan kerja-kerja dan langkah positif bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

“Hal Ini dapat kita tandai dengan tidak masuknya kasus pelanggaran HAM Aceh yang menjadi tujuh prioritas kasus penyelesaian pelanggaran HAM yang akan diselesaikan oleh TIM bersama yang dibentuk Pemerintah RI (Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam-red), Padahal Kasus Simpang KKA sudah pernah dilakukan penyelidikan, tetapi tindak lanjut dari proses ini masih kabur dan belum ada kejelasan,” sesal Syamsul.

Syamsul mengaku, K2HAU menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM Simpang KKA dan Aceh.

Tuntutan pertama, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh harus sesegera mungkin merumuskan kebijakan untuk menjalankan Qanun Aceh No 17 Tahun 2013 tentang KKR, salah satu dengan segera membentuk tim panitia seleksi penjaringan komisioner KKR Aceh.

Kemudian, K2HAU meminta kepada Komnas HAM untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, terutama 5 kasus yang sudah masuk tahapan penyelidikan projusticia Komnas HAM serta mempublikasikan hasilnya secara transparan.

Tuntutan ketiga, K2HAU meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera merumuskan konsep reparasi mendesak untuk pemulihan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban pelangaran HAM masa lalu sebagai langkah awal mendorong implementasi Qanun KKR Aceh.

Menurut Infrormasi yang dihimpun juangnews.com, peringatan 16 tahun tragedi Simpang KKA, Dewantara, Aceh Utara turut didukung Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), KontraS Aceh, KOntraS Jakarta, LBH Apik, LBH Banda Aceh, Ajar, Forsika, SPKP HAM, Elemen Sipil, dan Masyarakat Paloh Lada. [Halim]

Editor : Hamdani

Foto : Ilustrasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *