Di Aceh Besar Ratusan Desa Terhambat Susun APBG 2015 - JuangNews

Di Aceh Besar Ratusan Desa Terhambat Susun APBG 2015

Aceh Besar – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh besar mensinyalir ratusan desa di Kabupaten Aceh Besar mengalami hambatan dalam menyusun dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Gampong (RAPBG) sebagai syarat memperoleh dana desa. Menurut Koordinator GeRAK Aceh Besar Nasruddin MD Kamis, (19/3/2015) juangnews.com kondisi ini terjadi akibat belum jelasnya Juklak/Juknis turunan dari UU No.6/2014 tentang Desa serta PP Nomor 60/2014 tentang Dana Desa.

“APBG tahun 2015 seharusnya telah selesai dibahas/disahkan pada bulan Oktober tahun 2014 lalu, dampak dari ketidakjelasan juklak/juknis dari Pemerintah pusat dinyakini sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran dan program/kegiatan desa mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini yang makin sempit.” Ungkap Nasruddin.

Hasil penelusuran lapangan GeRAK Aceh Besar menurut Nasruddin, umumnya aparatur desa dihadapkan dengan situasi yang cukup dilematis untuk menyiapkan Dokumen yang dibutuhkan, “satu sisi secepat mungkin melengkapi dokumen APBG karena dikejar waktu, sementara informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai petunjuk pelaksanana pengalokasian anggaran belanja dalam penyusunan APBG dari sumber dana APBN bagi masing – masing Gampong belum diketahui”. Katanya.

Persoalan lain menurut Nasruddin, dari sisi teknis masih banyak aparatur desa belum begitu mahir dalam memahami banyaknya kontruksi hukum tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6/2014 ketika akan menterjemahkan beberapa variabel penting seperti, penguatan kelembagaan pemerintahan, peningkatan sarana insfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa dalam merancang program/kegiatan yang dapat didanai dari sumber APBN agar memenuhi sasaran dan tujuan dari pengalokasian dana desa.

Hasil penelusuran GeRAK Aceh Besar aparatur desa sangat kuatir bila dalam tahap pelaksanaan anggaran desa tahun 2015, pemerintah tidak segera mengeluarkan dasar hukum terkait mekanisme untuk proses pengadaan belanja barang/jasa dan modal dana APBG senilai 200 juta ke-atas misalnya, “sejauh ini belum diketahui apakah pemerintah telah menyiapkan pranata hukum sebagai dasar legitimasi sekaligus menjadi alat proteksi bagi para aparatur gampong agar terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini penting menjadi catatan karena marwah aparatur desa di mata hukum dan masyarakat berada pada wilayah tersebut.” Papar Nasruddin.

Diluar kompleksitasnya aturan pengelolaan Anggaran dari APBN, Pemerintah Desa diprediksi masih disibukkan dengan aturan pengelolaan dana BKPG yang diproyeksikan masih mendapat kucuran dari APBA provinsi TA.2015, menyangkut perolehan pendapatan desa dari Pemerintah Aceh, akan lebih efektif dan efesien bila BPM provinsi dapat mengintegrasikan aturan pengelolaan keuangan dengan juklak/juknis pusat, hal ini dimaksudkan agar mekanisme tata kelola keuangan menjadi lebih fleksibel dan tidak membebani aparatur desa dalam menyusun pertanggung jawaban APBG tahunan.

“Kekuatiran lain tentang pengelolaan dana Desa Tahun 2015 yang disinyalir berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan gesekan ditingkat bawah, kami menyimpulkan sebetulnya, inilah momentum kita untuk meletakkan tanggung jawab memperkuat SDM Aparatur Desa dalam melaksanakan amanah UU Nomor 6/2014 beserta turunannya, agar tujuan pengalokasian dana Desa dalam kerangka memperbaiki wajah dan kehidupan masyarakat desa dapat berjalan lebih baik.” Tutup Nasruddin. [Hamdani]

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *