Bantuan Hukum Bagi Pejabat yang Terlibat Korupsi di Samarinda Dihentikan - JuangNews

Bantuan Hukum Bagi Pejabat yang Terlibat Korupsi di Samarinda Dihentikan

Samarinda – Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak lagi memberikan pendampingan hukum bagi pejabatnya yang tersangkut tindak pidana korupsi (Tipikor). Tetapi organisasi Korps Pegawai Negeri (Korpri) Kota Samarinda sebagai organisasi yang menaungi PNS di wilayah tersebut menjadi lembaga yang paling keberatan terhadap kebijakan tersebut.

“Kita sesalkan sama sekali, ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) itu wajib memberikan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum itu wajib, karena resiko kerja,” tegas Suryadi kepada media ini, Senin, (12/9/2016).

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Samarinda vakum dalam memberikan pendampingan sejak 2015. Hal itu menurut Suryadi akibat tidak tersedianya anggaran.

“Masalah anggaran saja. Walapun memang ada beberapa pejabat yang menanyakan bantuan hukum. Tapi Korpri sebagai organisasi pemerintah saya katakan juga harus memahami kondisi,” Suryadi menjelaskan.

Perlunya LKBH Korpri kata dia, juga merupakan perintah dari DPP Korpri agar pegawai negeri diberikan bantuan hukum dalam menghadapi dugaan tipikor kecuali pidana umum dan narkotika.

“Sudah jadi tersangka terbayang hukumannya ditambah dia mikir lagi biaya (pengacara). Dengan disediakan bantuan hukum minimal dia tidak memikirkan biaya. Jadi kita manusiawi saja,” tutur Supriyadi.

Supriyadi menyebutkan, selama ini LKBH Korpri dalam memberikan bantuan hukum kepada anggotanya telah berkerjasama dengan Persatuan Advokad Indonesia (Peradi). Adapun biayanya sebesar Rp7,5 juta per bulan per tahun hingga perkara yang didampingi berkekuatan hukum tetap (incracht). Tidak hanya untuk pegawai aktif, bantuan hukum itu juga diberikan kepada pensiunan apabila kasusnya terjadi saat masih menjadi pegawai.

“Itu tidak ada batas berapapun kasusnya. Kalau kita lihat, kasus sampai incracht itu bisa ratusan juta kita bayar ke lawyer,” katanya menegaskan.

Dengan begitu ia berharap kepada masyarakat agar tidak menganggap pendampingan hukum tipikor kepada pegawai sebagai bentuk melindungi koruptor.

“Padahal ndak. Itu masalah persatuan dan empati melalui media bantuan hukum kepada anggota Korpri,” ujar Supriyadi memungkasi.

Sementara itu Ketua Komisi I Bidang Hukum DPRD Kota Samarinda Muhammad Rudi menilai, bantuan hukum kepada pejabat ataupun pegawai pemerintah yang tersandung tipikor tidak layak diberikan. Apalagi biaya pendampingan hukum tersebut harus mengeruk APBD. Sebagai pejabat atau pegawai pemerintahan sudah sepatutnya bekerja sesuai dengan peraturan.

“Saya tidak setuju. Pengacara itu sediakan sendiri biaya sendiri. Itu sudah resiko, kalau tidak mau beresiko jangan kerja,” ucap Rudi politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui publik Samarinda, sepekan yang lalu Kejaksaan Negeri Samarinda menahan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerinta Kota Samarinda. Mereka merupakan para tersangka tipikor (tindak pidana korupsi) dalam proyek pembangunan  polder (kolam penampungan) dengan anggaran Rp 1,761 miliar pada 2007 itu. Para tersangka yakni Busrani (mantan Kabag Perkotaan Samarinda), Darmansyah (mantan Kasubag Administrasi Bagian Perkotaan), M Yusuf (juru ukur BPN Samarinda), Edi Mariansyah (Kabag Ekonomi dan mantan Camat Samarinda Ulu), dan Jumri (mantan lurah Air Putih). [Hery Kuswoyo]

Editor & Publisher : Hamdani